Klakson Panti Asuhan

Oleh: Abdul Karim
Ketua Dewas LAPAR Sulsel
Anggota Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak pernah terfikir sebelumnya, koran Kompas edisi, Selasa, 1/11/2022 meletakkan Panti Asuhan sebagai hide line-nya.

Reportase itu menghadirkan kabar tentang bagaiaman panti asuhan mengalami kesusahan dalam bertahan, apalagi pasca Covid 19 menerpa negeri ini. Donasi yang diperoleh menyusut lantaran Covid 19. 

Problem besar panti asuhan memang tampaknya terpaut dengan dana. Sejak didirikan hingga beroperasi, penggalangan donasi tak pernah usai. Uluran tangan selalu terdepan dinanti.

Sementara anak-anak yang tertampung didalamnya tak pernah nihil. Dan mereka, kian hari bertumbuh dewasa. Beruntung bila pengelolah pantinya berfikir panjang, bahwa yang hendak remaja diarahkan untuk berfikir mandiri—beban panti pelan-pelan terkurangi.

Bila tak begitu, panti asuhan terus menerus dirundung masalah ransum dan biaya operasional lainnya. 

Reportase Harian Kompas kemarin, menyuguhkan itu, bagaimana beberapa panti asuhan dinegeri ini bersiasat menghidupi dirinya ditengah ekonomi tak menentu. Ada yang memperaktikkan wira usaha mandiri. Ada pula yang menyiapkan anak asuhnya untuk berprestasi di segemen olah bakat. Tetapi-maaf-sekali lagi mesin katalisatornya adalah donasi. 

Barangkali pemerintah juga memprogramkan pemberdayaan panti asuhan, tetapi mungkin belum maksimal. Sebab, didepan pagar rumah kita, anak-anak panti seringkali menggedor pintu pagar kita. 

Di negeri ini, secara sosial, panti asuhan dimaknai dari dua sisi; ia sebagai urusan ibadah, dan urusan kemanusiaan. Disitu, negara tak ada. Bagi publik, panti asuhan adalah ladang pahala. Memberi donasi ke panti asuhan berarti surga imbalannya dikemudian hari. Barangkali dalam konteks pemaknaan inilah hingga panti asuhan sejak dulu bertahan dan dianggap bukan urusan negara. 

Apalagi saat bulan ramadan, panti asuhan boleh dikata surplus donasi. Orang-orang beriman mencurahkan donasinya untuk panti asuhan. Sumbangan mengalir hingga dapur-dapur panti asuhan. Di penghujung ramadan, surplus pangan datang.

Orang-orang beriman membayar zakat di panti asuhan. Baznas sebagai lembaga pengumpul zakat negara pun mendistribusikan zakat ummat pada panti asuhan. 

Dalam makna yang lain, panti asuhan dipersepsi sebagai ruang berbagi kepedulian kemanusiaan. Memberi bantuan materil untuk panti asuhan melambangkan nilai-nilai kemanusiaan terus berputar dalam tempo tak terkira.

Dan pada akhirnya, sikap demikian dimaknai pula sebagai bahagian dari tindakan ibadah. Perintah Ilahi. 

Lantas negara terbebas makna. Panti asuhan jarang sekali dimaknai sebagai tanggungjawab negara. Ketika bicara tentang panti asuhan, negara seolah bukan pihak yang mesti ditagih pertanggunjawabannya.

Panti asuhan dianggap urusan seluruh warga. Padahal, seharusnya negara mencurahkan perhatiannya pula pada panti asuhan. Prinsipnya, panti asuhan adalah Indonesia. 

Tetapi waktu terus berputar, situasi berubah. Beberapa panti asuhan pun pelan-pelan seringkali menjadi ladang membangun pencitraan politik seiring liberalisasi politik terbuka lebar dinegeri ini.

“Pemilihan langsung”, merangsang rasa keprihatinan aktor politik pada panti asuhan. Mereka berbondong menghampiri panti asuhan dengan membawa donasi dan janji seraya meminta doa-doa anak panti agar kelak dirinya terpilih. Proses-proses itu lalu direkam, difoto lantas disebar diruang-ruang Medsos. Viral tentu diharap. 

Dibagian lain, kadang pula kita simak beberapa penghuni panti asuhan digiring ke rumah aktor politik untuk mengaji dan berdoa.

Tentu doa yang dirapal ringkas; agar yang bersangkutan terpilih kelak. Usai itu, ucapan terimakasih didistribusikan pada anak panti asuhan dan pembinanya. Proses-proses inipun direkam lantas dilempar ke dalam ruang-ruang Medsos. 

Dari situ terpajang pemandangan baru, bagaimana beberapa panti asuhan berperan penting dalam pergerakan politik secara intens seiring pemilihan langsung yang dianut negeri ini sejak 2005 silam.

Sebelum 2005 pun sebenaranya begitu, tetapi fenomena itu kian massif semenjak pemilihan langsung digelar. 

Begitulah sejumlah panti asuhan. Ia tak tunggal sebagai urusan ibadah sahaja, bukan pula urusan kemanusiaan belaka.

Tetapi ia menjadi objek politik diatas panggung demokrasi kita—walau seringkali terlupakan oleh negara.(*)