Bawaslu Sulsel Hadirkan Prof Muhammad Perkuat Integritas Pengawas Pemilu di Sulsel

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Rapat Konsolidasi pengawasan tahapan pemilu bersama lembaga kepemiluan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Plazgozz Cafe, Jl Yusuf Daeng Ngawing, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Senin (31/10/2022).

'Sinergitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Stakeholder untuk Pemilu Berintegritas' menjadi tema kegiatan.

Pada acara itu, Bawaslu Sulsel menghadirkan mantan Ketua Bawaslu RI Prof Muhammad untuk memperkuat integritas pengawas pemilu di Sulsel.

Selain Prof Muhammad, narasumber lain yakni Komisioner Bawaslu Sulsel Amrayadi sebagai narasumber.

Puluhan peserta dari berbagai stakeholder seperti anggota Bawaslu Koordinator Divisi Pencegahan di 24 kabupaten/kota, 40 orang dari OKP atau pemantau pemilu terakreditasi.

Rapat Konsolidasi itu dilakukan dalam rangka menjalankan amanah undang-undang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu.

Acara dimulai dengan pemberian materi oleh Amrayadi dan Prof Muhammad. Kemudian dilanjutkan diskusi bersama peserta.

Prof Muhammad menegaskan kepada peserta yang hadir khususnya Bawaslu dan Panwascam untuk menanamkan integritas dalam bekerja.

Posisi badan pengawas ini, kata dia, sangat ideal dalam proses pemilihan umum.

Apalagi Panwascam sebagai ujung tombak dalam pengawasan langsung di lapangan.

Ia mengibaratkan panwascam sebagai kaki yang menopang Bawaslu Kabupaten/Kota hingga ke pusat.

"Panwascam adalah kaki. Kalau kaki bermasalah, seluruh badan akan lumpuh karena kaki sebagai penopang," katanya.

"Kita di pusat model kerjanya lebih banyak menerima laporan. Ujung tombak itu adalah Panwascam," Muhammad menegaskan.

Ia mengajak peserta yang hadir untuk turut serta berperan aktif dalam proses pemilu.

"Ayo kita berkomitmen untuk menjadi solusi terdepan mencegah terjadinya pelanggaran," ujar Muhammad. 

Sementara itu Amrayadi mengatakan potensi konflik pada Pemilu 2024 tidak bisa dihindarkan.

Sehingga butuh kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mengawal proses pemilu yang akan datang.

Sebab, personal atau anggota Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, hingga Panwascam sangat terbatas.

Menurutnya, urgensi yang mesti diwaspadai diantaranya politik identitas suku, ras, agama , dan antar golongan (SARA).

Selain itu, politik uang dan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran netralitas ASN TNI/Polri dan kepala desa, data dan pemutakhiran data pemilih, kerumitan pemungutan dan penghitungan percepatan hasil terakhir hoax atau berita bohong.

"Maka kerja sama pemangku kepentingan dibutuhkan, agar ini menjadi perhatian kita bersama," kata Amrayadi. (*)