Makassar Tangani Inflasi dari Lorong Wisata

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Lorong wisata (longwis) menjadi jurus Pemerintah Kota Makassar untuk menangani dan mencegah terjadinya inflasi.

Longwis merupakan program prioritas Pemkot Makassar yang diyakini bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan lain yang dilakukan secara mandiri oleh warga lorong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Anshar mengatakan, Kota Makassar berupaya mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan lorong wisata. 

Banyak kegiatan di lorong wisata yang bisa menekan inflasi, misalnya menanam cabai dan beragam tanaman pangan lainnya. 

"Kita ketahui, cabai merupakan penyumbang inflasi, kita dapat melakukan budidaya cabe dalam lorong untuk menekan inflasi," ucapan Anshar saat membuka kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Makassar.

Acara ini berlangsung di Hotel Santika, Rabu (26/10/2022).

Ansar menjelaskan, longwis merupakan program lanjutan oleh Wali Kota Makassar Danny Pomanto saat periode pertamanya.

Program ini kemudian disempurnakan saat kembali menduduki jabatan wali kota periode kedua.

Mulanya bernama lorong garden (longgar) sekarang menjadi lorong wisata alias longwis.

"Jadi konsepnya lahan kosong atau pekarangan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan," jelasnya.

Hanya saja, longwis sekarang ini tidak hanya berfokus pada budidaya tanaman pangan, tapi juga merambah ke sektor lainnya seperti pariwisata, kuliner, budaya, pendidikan dan sektor lainnya.

Intinya, longwis berperan dalam memajukan usaha mikro kecil dan menengah (UKM) serta mendukung pariwisata lokal.

Sekda Anshar sekaligus memaparkan kondisi inflasi di Kota Makassar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar.

Inflasi pada bulan September tercatat sebesar 1,09 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,90 pada Agustus 2022 menjadi 113,12 pada September 2022. 

Tingkat Inflasi Kota Makassar tahun kalender September 2022 sebesar 4,82 persen.

Kontribusi meningkatnya inflasi berasal dari kelompok transportasi yaitu sebesar 9,81 persen  akibat adanya kenaikan harga BBM.

Karenanya, dibutuhkan kerjasama yang apik dan sinergitas yang baik untuk melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan melalui berbagai kegiatan misalnya Swadaya masyarakat serta gerakan hemat energi dan pangan.

"TPID punya tugas berat, lita harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di kota kita," jelasnya.

Diketahui, acara yang diprakarsai oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar ini menghadirkan beberapa pemateri.

Yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Rheza, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sri Sulsilawati, dan  Kepala Dinas Pariwisata, Muh Roem. (*)