Ubedilah Badrun Salahkan Mahfud MD Gara-gara Politik Uang: Yang Salah Politisi, Termasuk Pak Mahfud

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengamat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD beda pendapat soal politik uang.

Ubedilah Badrun menyoroti pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu soal masalah poltik uang dalam Pemilu.

Setelah mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang, Mahfud MD disalahkan Ubedilah Badrun.

Ubedilah Badrun melihat adanya politik uang tidak lepas disebabkan oleh Undang-undang yang disusun oleh para pemangku kepentingan dalam menyambut pemilu.

Pemangku kepentingan ini, adalah para politisi termasuk Mahfud yang berada di dalam lingkaran pemerintah. 

"Yang salah politisi, termasuk Pak Mahfud, ya mereka yang menyusun, yang menyusun undang-undang politik siapa," ujar Ubed, Minggu (23/10/2022). 

"Undang-undang pemilu siapa yang ngasih syarat 20 persen presidential threshold? Yang sistem pemilunya liberal, ultra liberal itu siapa, mereka yang buat. Jadi jangan nyalahin rakyat," tambahnya. 

Lebih lanjut, mahalnya biaya politik ini disebabkan oleh sistem liberal one man one value.

Ubed melihat dalam satu partai ada banyak caleg dan menurutnya setiap caleg yang berkompetisi harus mengeluarkan biaya. 

"Ada satu partai calegnya banyak dan setiap caleg berebut masing-masing, setiap caleg harus keluarin uang.

Itu liberal, itu kompetisi yang liberalistik, tidak kolektifisme. Pancasila kan kolektifisme," jelasnya.

 Ubed juga menambahkan, pemerintah harus turut memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak menerima politik uang.

"Edukasi rakyat dong bahwa sudah waktunya bahwa rakyat didik untuk tidak menerima money politics," tegasnya. 

Diketahui, beberapa waktu lalu Mahfud MD mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang.

Hal ini ia sampaikan dalam sesi wawancara di kanal Youtube Rocky Gerung yang diunggah pada Senin, 17 Oktober 2022 lalu.