Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani Kok Ditegur PDIP? Isi 'Surat Cinta' dari DPP PDIP Disorot

Ada apa? Dewan Kolonel yang dikenal sebagai pendukung Puan Maharani kini dapat teguran keras dari PDI Perjuangan.

Editor: Sakinah Sudin
Tribunnews.com
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. - Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani Kok Ditegur PDIP? Isi 'Surat Cinta' dari DPP PDIP Disorot. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada apa? Dewan Kolonel yang dikenal sebagai pendukung Puan Maharani kini dapat teguran keras dari PDI Perjuangan.

Diketahui, beberapa hari terakhir, Dewan Kolonel menarik perhatian masyarakat di tengah gencarnya pemberitaan terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Dewan Kolonel diisi oleh kader banteng yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden 2024 atau Capres 2024.

Terungkapnya Dewan Kolonel sebelumnya diungkapkan oleh para pencetusnya, salah satunya Trimedya Panjaitan.

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.

"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 September lalu.

Kini, keberadaan Dewan Kolonel di tubuh PDI Perjuangan.

Bahkan, DPP PDI Perjuangan disebut telah melayangkan "surat cinta" kepada kader mereka yang bergabung mendukung keberadaan dewan tersebut.

Mereka kini telah mendapatkan teguran keras dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/10/2022).

Dua Alasan Dewan Kolonel Ditegur

Surat teguran itu diketahui ditandatangani oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Komarudin mengungkapkan dua alasan para anggota Dewan Kolonel itu ditegur.

Pertama, pembentukan Dewan Kolonel yang dinilai seperti organisasi sayap partai.

Padahal, DPP PDI-P menilai, tidak ada organisasi partai yang strukturnya mirip militer.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved