Tesa vs Antitesa Pilpres 2024

Oleh: Armin Mustamin Toputiri

Mantan Anggota DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah dinamisasi tawar menawar antarpartai politik untuk membangun koalisi -- setahun menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres – justru Partai Nasdem sebaliknya mengambil langkah taktis.

Lebih mendahului partai politik yang lain, mengajukan kandidat Capres untuk pelaksanaan Pilpres 2024.

Alasan Partai Nasdem lebih cepat menetapkan usungannya, dan lebih memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dibanding figur lain, dijelaskan oleh fungsionaris Partai Nasdem Zulfan Lindan dalam diskusi yang disiarkan detikcom (11 Oktober 2022).

bahwa penetepan Anies tidaklah serta merta, tetapi sebelumnya telah dilakukan pengkajian secara menyeluruh.

Selain didasarkan pada hasil survey publik, juga dilakukan melalui pengkajian filosofis.

Pendekatan survey, sebagaimana hasilnya telah disampaikan oleh sejumlah lembaga independen, bahwa Anies beserta dua figur lainnya, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, sama-sama memiliki tingkat elektabilitas yang cukup signifikan, diharapkan oleh sebagian besar masyarakat untuk memimpin Indonesia pasca kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.

Sementara sisi lain pada pendekatan kajian fiosofis, seperti dijelaskan Zulfan dilakukan melalui pendekatan filsafat dialektika sebagaimana diajarkan Hegel.

Partai Nasdem lebih memilih Anies dibanding dua figur lain yang masuk bursa kandidat pada Rapimnas Partai Nasdem sebelumnya, semata karena Anies diharapkan mewujudkan ”antitesis” terhadap kepemimpinan Joko Widodo sebagai ”tesis” yang saat ini tengah memimpin negara.

Sebagai antitesis, Anies dinilai lebih memiliki kemampuan berpikir secara konsepstual sehingga gagasan-gagasannya dapat dijabarkan dalam bentuk policy.

Sementara figur lain jelas Zulfan, baik Prabowo maupun Ganjar, dan atau sekian figur lainnya, dinilai tak lebih kurang “tesisnya” sama saja dengan Joko Widodo yang berkemampuan hanya sebagai pekerja.

Kehilangan Narasi

Meski pimpinan Partai Nasdem belakangan menganulir penjelasan disampaikan Zulfan sebagai pendapat pribadi, tetapi jika substansi penjelasan disampaikan Zulfan hendak dicermati secara kontekstual, justru pendapat dimaksud sesungguhnya merupakan wujud dari antitesis itu sendiri terhadap kejumudan perpolitikan kita yang tengah berlangsung belakangan ini.

Seperti umumnya dipahami, bahwa praktek perpolitikan kita hingga saat ini, jauh dari diskursus dan dialektika.

Telah kehilangan makna substansialnya dari tujuan politik, serta wujud asasinya demokrasi itu sendiri.

Sebaliknya justru terjadi, perpolitikan kita menjadi monolitik searah kehilangan narasi, bahkan oleh pengamat Rocky Gerung miris menyebutnya kehilangan akal sehat.

Akibatnya, nasib perpolitikan kita terseret jauh pada urusan remeh, gonjang-ganjing yang sesungguhnya kontra produktif.

Sebuah praktek perpolitikan yang sifatnya manipulatif melalui pembobotan citra yang menggiring selera politik masyarakat kita menjadi rendahan.

Jatuhnya pilihan politik masyarakat kita dalam menentukan sosok yang diharap memimpin, telah jauh dari pertimbangan rasionil, tapi semata urusan “like and dislike”.
Atau malah karena adanya “money politics”.

Paling masygulnya, opini politik yang ditawarkan ke tengah publik, seringkali tak mengindahkan urusan sensitif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disadari atau tidak disadari, telah ikut berkonstribusi secara langsung dalam menciptakan polarisasi di tengah masyarakat kita yang ber-”Bhinneka Tunggal Ika”.

Keterbelahan antara pendukung Prabowo versus pendukung Jokowi pada Pilpres sebelumnya, sedianya berakhir pasca Pilpres usai.

Tapi senyatanya, pertaruhan ”Kampret” versus ”Cebong”, atau ”Kadrun” versus ”Buzer”, misalnya hingga kini terus berlangsung. Bahkan satu lembaga survey, menemukan jika keterbelahan kelompok dimaksud akan tetap menguap pada perhelatan Pilpres 2024 nanti.

Dialektika Politik

Terhadap praktek perpolitikan kita yang belakangan ini kehilangan narasi, serta kehilangan akal sehat, oleh Zulfan – bahkan mungkin juga oleh Partai Nasdem – melihatnya sebagai kejumudan politik yang dipandang mendesak untuk segera diretas.

Mengajukan Anies sebagai kandidat Capres Pilpres 2024, disebut-sebut sebagai “antithesis” dari kepemimpinan Joko Widodo, sesungguhnya adalah merupakan sebentuk estorasi ke arah perpolitikan yang berdialektika, seperti ajaran Hegel (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) melalui trilogi; tesis (pengiyaan), antitesis (pengingkaran), beserta sintesis (kesatuan kontradiksi).

Berlangsungnya praktek perpolitikan secara monolitik belakangan ini, bagi Zulfan merupakan sebentuk “tesis”, pengiyaan terhadap sesuatu yang berlangsung jumud.

Maka untuk keluar dari jebakan itu, diperlukan hadirnya sosok ”antitesis” sebagai pengingkaran.

Kehadirannya diharapkan sebagai alternatif pembanding dalam kerangka kesatuan kontradiksi ”sintesis”.

Memperhadapkan dua tawaran bentuk perpolitikan ke tengah publik, ”tesis” di satu sisi seperti adanya berlangsung saat ini, versus ”antitesis” pada sisi lain sebagai alternatif pembanding, kelak diharapkan akan membuka ruang gelanggang perpolitikan yang berdialektika secara “sintesis”.

Yaitu perpolitikan yang bertaburkan narasi, berakal sehat, serta lebih produktif untuk memajukan pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan atas pertimbangan sedemikian itulah yang dijelaskan Zulfan, alasan kenapa Partai Nasdem lebih memilih mengusung Anies sebagai kandidat Capres pada Pilres 2024.

Tak lebih kurang karena Anies dinilai berkemampuan cukup sebagai alternatif pembanding “antesis” atas ”tesis” perpolitikan dan kepemimpinan monolitik, jumud belakangan ini.

Andai dalih Partai Nasdem mengusung Anies benar seperti disampaikan Zulfan, maka dapatlah diduga bahwa pertarungan politik Pilres 2024 nanti, sedikitnya akan jauh lebih dinamis, bermutu dan mencerahkan.

Meski dalih itu belakang hari memunculkan keraguan, sebab Zulfan yang tampil menjelaskan dalih “antitesis”itu, malah sebaliknya justru menebusnya dinonaktifkan dari partainya.(*)