Isu Reshuffle Setelah Deklarasi Anies Capres, Nasdem: Surya Paloh Tak Pernah Minta Jatah Kabinet

TRIBUN-TIMUR.COM -- Partai Nasdem menyampaikan tidak ada akan keluar koalisi pemerintahan Jokowi walaupun misalnya kelak menterinya kena reshuffle dari Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali menanggapi isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi.

Isu Reshuffle mencuat setelah Partai Nasdem memutuskan curi start mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden 2024.

Anies Baswedan dianggap sebagai antitesis Presiden Jokowi.

Ahmad Ali memastikan, komitmen Nasdem tak berubah meskipun nantinya kader Partai Nasdem tak lagi menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

“Nasdem ada di kabinet atau tidak di kabinet, tidak akan keluar dari koalisi,” sebut Ali pada Kompas.com, Senin (17/10/2022).

Adapun saat ini ada tiga kader Partai Nasdem yang menjadi pembantu Jokowi yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Ahmad Ali menilai wajar ada masukan dari sejumlah pihak pada Jokowi untuk me-reshuffle kabinet dan mengganti kader Partai Nasdem dengan figur lain.

Ali menyerahkan keputusan itu pada Jokowi karena memilih pembantu dalam kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Pasalnya selama mendorong pemenangan Jokowi, lanjut dia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak pernah meminta jatah kursi di kabinet.

“Kalau kemudian hari ini kami ada di kabinet tentunya bonus yang diberikan. Ada kader partai yang dianggap cakap mampu menjadi pembantu Presiden,” paparnya.

“Kalau kemudian ternyata hari ini dianggap kader tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Presiden, karena para kader Partai Nasdem itu prestasi kerjanya minim, itu subjektifitas Pak Presiden, (Jokowi) yang menilai,” ujar dia.

Terakhir Ali memandang keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tak melanggar kesepakatan koalisi.

Pun, keputusan itu tak mengganggu Jokowi yang kerap menyampaikan keputusan pencapresan sebagai ranah partai politik (parpol).

Ia lantas mempertanyakan komentar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan “biru” lepas dari koalisi.