Dua Pengurus DPD Hanura Sulsel Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Dua pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak memenuhi syarat verifikasi faktual.

Keduanya adalah Jamaluddin dan I Nyoman. Mereka sebelumnya telah mengundurkan diri. 

Namun namanya masih tercatat sebagai anggota saat dilakukan verifikasi faktual.

Verifikasi faktual dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel di kantor DPD Partai Hanura Sulsel, Jl AP Pettarani, Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Senin (17/10/2022).

Tim yang memverifikasi yakni Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulsel Upi Hastati, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Muhammad Asri.

Ketua DPD Hanura Sulsel Amsal Sampetondok menyampaikan langsung dua anggotanya yang mengundurkan diri sebelum verifikasi faktual dilakukan.

Ia mengatakan dua anggotanya itu mengundurkan diri karena memiliki pekerjaan di luar daerah.

"Mereka mencari nafkah di Sulawesi Tengah," kata Amsal.

Ia hanya bisa pasrah dan menerima dengan lapang dada kehilangan dua kader.

Sebab, Amsal mengaku juga tidak bisa menghalanginya untuk mencari kehidupan di tempat lain.

"Dia bilang, mohon maaf ketua karena kami juga mencari sesuap nasi," kata Amsal menirukan ucapan kadernya yang mengundurkan diri.

"Mereka dengan suka rela sudah membuat surat pengunduran. Suratnya sudah ada sama kami," Amsal menambahkan.

Kehilangan dua kader, kata dia, tidak mempengaruhi kondisi partainya yang siap bertarung pada Pemilu 2024.

Berhubung karena telah menerima surat pengunduran dirinya, Amsal juga akan membuat SK pemberhentiannya.

"Dengan berkurangnya dua orang itu tidak akan mempengaruhi partai kami. Karena sudah sesuai aturan," katanya.

Sementara itu, Upi Hastati mengatakan masih mencatat dua kader tersebut sebagai kader yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Hasil tersebut, kata dia, akan dilaporkan terlebih dulu ke Sipol terkait statusnya.

"Yang mengundurkan diri itu masih TMS. Jadi harus diperbaiki. Nanti akan ada perbaikan dan itu kemungkinan diganti," ujarnya.

Ia menyebutkan semua hasil verifikasi faktual itu akan dilaporkan ke Sipol. Hasilnya akan diserahkan kembali ke partai.

"Nanti masih ada lagi proses verifikasi faktor perbaikan. Jadi hal-hal yang belum memenuhi syarat pada fase ini masih ada waktu untuk dilakukan proses perbaikan," ujarnya.

Total pengurus DPD Partai Hanura Sulsel sebanyak 33 orang.

26 diantaranya diverifikasi faktual secara langsung di kantor partai tersebut.

Sementara lima lainnya diverifikasi melalui video call.

Saiful Jihad mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan tiga hal.

Pertama tentang kepengurusan. Tim verifikasi ingin memastikan prosesnya apakah berjalan sesuai dengan prosedur.

Kemudian kedua adalah memastikan pengurus dengan cara mengecek kehadiran dan menyesuaikan KTP, KTA dengan Sipol. Selain itu juga keterwakilan 30 persen perempuan.

"Perempuan menjadi konsen kita meski tidak wajib, tetapi kami berharap partai politik juga mulai mengakomodasi minimal kepengurusannya 30 persen," katanya.

Kemudian bagian ketiga adalah kantor partai. Kantor, kata Saiful harus dipastikan bisa digunakan sampai tahapan Pemilu selesai.

"Kita akan lihat kalau dia dikontrak, sampai kapan? Kita pastikan itu," katanya. (*)