Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja Kakanwil Kemenkumham Sulsel

KOMISI III DPR RI, dipimpin Wakil Ketua, Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Tinggi Sulsel, pada Selasa (11/10/2022).

Adapun kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi III DPR RI, Para Piminan Tinggi Pratama Kanwil Sulslel, Pejabat Administrator dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam kunjungannya, Komisi III meminta penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi selatan terkait dengan anggaran dan pengawasan.

Dimana Kakanwil di minta menjelaskan Realisasi anggaran Tahun 2022, kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dan juga membicarakan terkait rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas, serta target PNBP T.A.2023 yang direncanakan.

Dibidang pengawasan, Kakanwil diminta menjelaskan Kondisi aktual di LAPAS dan RUTAN apakah terjadi over kapasitas serta upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Juga data-data terbaru terkait dengan kondisi fisik/bangunan dan data tentang jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas LAPAS dan RUTAN.

Lengkap dengan jumlah petugas, serta upaya-upaya perbaikan apa yang telah dilakukan.

Tak hanya itu, Kakanwil juga diminta untuk menjelaskan jumlah narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat dan remisi.

Ia diminta untuk menjelaskan secara rinci terkait syarat-syarat dalan alasan dalam pemberian bebas bersyarat dan remisi tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, salah seorang Anggota Komisi III, Supriansa, S.H., M.H juga mengapresiasi kinerja Kepala kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Supriansa memberikan apresiasi kepada Kakanwil karena dapat mengambil Langkah cepat untuk menonaktifkan jajarannya yang tersangkut masalah ataupun dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Sementara itu, untuk menanggapi hal-hal yang menjadi atensi komisi III, Liberti Sitinjak menjelaskan, Kanwil Kemenkumham Sulsel di Tahun 2022 menerima anggaran sebesar Rp360.780.447.000.

Selanjutnya, untuk anggaran tahun 2023, kakanwil menjelaskan, total anggaran sebesar Rp342,207,116,000 dan menjadi prioritas adalah Program Prioritas Nasional Bantuan Hukum bagi Masyarakat miskin.

Adapun terkait Target PNBP dari Satuan Kerja Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum TA 2023 sebesar Rp. 49.822.814.000.