Kerja KPPS Berlipat Ganda, Dari Pagi Hingga Pagi di TPS

“Secara individu, ada beberapa nama yang kuat untuk jadi Cawapres, di antaranya Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, Erick Tohir, dan tidak menutup kemungkinan ada nama-nama lain seperti Mahfd MD, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin, dan seterusnya,” ujarnya.

Lima Masalah

Titi Anggraini lebih banyak memaparkan tantangan pemilu yang akan dihadapi. “Kalau kita bicara potensi masalah maka apa yang dihadapi di 2019 punya peluang besar untuk kembali terjadi,” tegas Titi.

Dalam paparannya, mantan Timsel KPU Sulsel menampilkan hasil survei LSI tentang pemilu 2019.

Survei tersebut menunjukkan masalah utama Pemilu 2019. Lima masalah teratas ini yang diprediksi masih akan menjadi tantangan 2024

Diurutan pertama, masalah terbesar yakni profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, bawaslu pusat dan daerah (43,1 persen).

“Sorotan profesionalitas dan integritas menjadi refleksi bagi penyelenggara pemilu kita. Harus ada refleksi dan kontemplasi mendalam kenapa problem utama pemilu 2019 profesionalitas,” kata Titi.

Kedua, politik uang (29,9 % ) juga dianggap sebagai masalah pemilu 2019. Menyusul diposisi 3, ada masalah minim ya pendidikan politik untuk masyarakat (21,1 % ) Keempat beban kerja penyelenggara pemilu khususnya soal isu logistik pemilu (19,6 % ).

“Di 2019, ada tiga ribu lebih TPS yang surat suara tertukar. Kemudian, 2 ribu lebih TPS tidak bisa pemungutan suara di hari-H, karena surat suaranya tidak sampai. Termasuk gubernur Papua Lukas Enembe harus pulang ke rumah pada 17 April 2019 karena logistik pemilunya belum sampai,” jelas Titi.

Di urutan kelima masalah pemilu 2019 yakni polarisasi di masyarakat (19,1) % . “Itu yang saya kira harus menjadi perhatian. Karena dari hukum, regulasi tidak berubah, raktik keserentakannya tetap sama, aturan-aturan elemen kunci tidak berubah,” kata Titi.

Menurut Titi Anggraini, rentetan masalah ini hendaknya menjadi refleksi pada penyelenggaran Pemilu 2024.

Ia mengingatkan perlunya mencari solusi agar kejadian di 2019 tidak terulang kembali. Sehingga, proses berdemokrasi di Indonesia dapat berlangsung adil,jujur dan terbuka.(*)