Era John Kenedy Azis, Perkara Mahkamah Partai Golkar Kini Berbayar Hingga Puluhan Juta Rupiah

Mahkamah Partai Golkar telah menetapkan sejumlah biaya yang harus dibayar dalam gugatan perkara. Keputusan itu diberlakukan pada era John Kenedy Azis

Editor: Ari Maryadi
Golkar
Suasana sidang perdana gugatan hasil musda X Golkar Sulsel 2020 di Ruang Sidang Mahkamah Partai Golkar Rabu (3/8/2022). Mahkamah Partai Golkar telah menetapkan sejumlah biaya yang harus dibayar dalam permohonan, pendaftaran Surat Kuasa, Permohonan Status Quo, dan pengambilan Salinan Putusan. 

TRIBUN-TIMUR.COM -- Mahkamah Partai Golkar telah menetapkan sejumlah biaya yang harus dibayar dalam gugatan perkara.

Keputusan itu diberlakukan pada era kepemimpinan John Kenedy Azis di Mahkamah Partai Golkar.

John Kenedy Azis menerbitkan surat penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 01/PEN-MPG/IX/2022 tentang : Biaya Permohonan, Pendaftaran Surat Kuasa, Permohonan Status Quo, dan pengambilan Salinan Putusan di Mahkamah Partai Golkar tertanggal 22 September 2022.

Dalam penetapan tersebut berbagai biaya harus dikeluarkan oleh pihak berperkara antara lain; pertama Biaya pendaftaran permohonan Rp25 Juta.

Kedua, biaya pendaftaran Surat Kuasa Rp2,5 Juta, Ketiga biaya permohonan Status Quo 20 juta, keempat biaya pengambilan salinan Putusan untuk Yang menang membayar Rp50 Juta dan yang kalah membayar Rp5 juta.

Menanggapi hal ini, Pengacara Hery Syamsuddin mengatakan putusan ini sangat memberatkan pihak yang berperkara di Mahkamah Partai Golkar.

"Sebelumnya, kami sering mendampingi klien Yang berperkara di Mahkamah Partai, Proses nya sangat cepat dan tidak ada pembayaran seperti putusan tersebut. Jadi, pada masa bapak Adies Kadir menjadi Ketua Mahkamah Partai," kata Hery kepada wartawan Rabu (5/10/2022).

Hery Syamsuddin mengungkapkan pihaknya sering berperkara di MPG.

Namun, katanya, tidak ada biaya-biaya yang memberatkan kliennya selama ini.

Pihaknya merasakan pelayanan yang sangat maksimal dari MPG.

"Setelah ketua MPG dipimpin oleh Bapak John Kenedy Azis, ditetapkan sejumlah biaya yang menjadi kewajiban para pihak yang berperkara, dan ini sangat memberatkan pihak yang berperkara," kata Hery.

Salinan Surat Bayar Perkara di MPG
Mahkamah Partai Golkar telah menetapkan sejumlah biaya yang harus dibayar dalam gugatan perkara. Keputusan itu diberlakukan pada era John Kenedy Azis

Hery Syamsuddin mengingatkan Mahkamah Partai Golkar adalah lembaga peradilan yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 untuk melaksanakan proses peradilan di internal partai dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Untuk itu Hery Syamsuddin menilai Mahkamah Partai Harus tunduk pada prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, sebagaimana UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Jo UU No. 2 tahun 2011, tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

"Sejatinya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Partai memudahkan dan tidak memberatkan kader partai dalam proses sengketa di internal Partai," lanjut Hery.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved