Polemik Perpanjangan Izin Pertambangan PT Vale, Rektor Unhas Beri Rekomendasi
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan dengan tegas menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale.
Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
Menurutnya, perlu kajian khusus mengenai proporsi ideal pembagian penerimaan negara pusat, provinsi dan kabupaten dari sektor pertambangan.
"Berbagai kerusakan lingkungan, konflik sosial dan kultural dirasakan langsung oleh pemerintah di lingkar tambang, tetapi kontribusi yang diterima dari sektor pertambangan relatif kecil," ucapnya Prof Jeje sapaan akrab Prof Jamaluddin Jompa.
Pria 55 tahun ini mendesak dilakukan kajian komprehensif mengenai dampak program pemberdayaan masyarakat di lingkar tambang oleh pihak yang independen.
Sebab, perusahaan mengklaim telah melakukan upaya terbaiknya, tetapi faktanya masyarakat dan pemerintah kabupaten dan provinsi merasakan sebaliknya.
Mendesak dilakukan pemetaan konflik di lingkar tambang dengan melibatkan universitas untuk menemukan persoalan riil di lapangan melalui riset aksi-kolaboratif.
"Direkomendasikan untuk dilakukan audit lingkungan oleh pihak yang independen agar isu-isu mengenai segala hal menyangkut tata kelola lingkungan di PT Vale Indonesia menjadi terang," jelasnya.
Terakhir, Prof Jeje merekomendasikan agar terdapat proporsi saham yang akan diberikan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, apabila negara memutuskan untuk memperpanjang izin pertambangan PT Vale Indonesia.
"Skema yang sama diberlakukan saat terjadi divestasi saham PT Freeport Indonesia," pungkasnya. (*)
