Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Musra di Makassar

Alasan Projo Sulsel Tak Undang Parpol dalam Musra Dihadiri Jokowi di Makassar

Musra dihadiri Presiden Joko Widodo di Celebes Convention Center (CCC) pada 2 Oktober mendatang dikabarkan tak libatkan partai politik (parpol).

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
Projo Sulsel
Pamflet Musyawarah Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan. Musra yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Celebes Convention Center (CCC) pada 2 Oktober mendatang dikabarkan tak libatkan partai politik (parpol) di Sulawesi Selatan (Sulsel).   

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musyawarah Rakyat (Musra) dihadiri Presiden Joko Widodo di Celebes Convention Center (CCC) pada 2 Oktober mendatang dikabarkan tak libatkan partai politik (parpol) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sejumlah pimpinan parpol di Sulsel mengkonfirmasi tak diundang dalam agenda yang akan dihadiri sekira 25 ribu warga Sulsel tersebut.

Ketua Organisasi Pro Jokowi (Projo) Sulsel, Herwin Niniala mengatakan, tak ada undangan khusus dalam agenda ini.

Undangan bersifat terbuka untuk seluruh masyarakat Sulsel, bukan untuk partai politik.

"Ini judulnya musyawarah rakyat, musra. Bukan musyawarah partai," tegasnya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Jumat (23/9/2022).

Siapapun bebas untuk mengikuti dan menyaksikan acara ini kata Herwin.

Panitia dalam hal ini Projo hanya memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah rakyat yang bertema 'Mencari Pemimpin Rakyat, Melanjutkan Agenda Kerakyatan'.

"Kita ancang-ancang yang hadir sampai 25 ribu orang, sesuai dengan kapasitas gedung CCC 15-25 ribu orang," ungkapnya.

Herwin menyampaikan, presiden Jokowi akan memberikan sambutan dalam musyawarah rakyat tersebut.

Setelah itu akan ada sesi dimana masyarakat memberikan aspirasinya secara digital atau e-voting.

Mereka akan diberi barcode untuk mengakses link berisi pertanyaan-pertanyaan terkait calon pemimpin yang diharapkan masyarakat.

"Pertanyaannya terkait calon pemimpin masa depan, seputar siapa yang layak mengganti pak Jokowi," jelasnya.

Dari situ, panitia akan melihat kecenderungan masyarakat dalam menentukan figur pemimpin masa depan.

Terkait kesiapannya, panitia kata Herwin sudah siap melangsungkan agenda ini.

Mulai dari waktu, tempat, hingga pembicara yang akan mengisi agenda kerakyatan ini.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved