Sejumlah Ketua Partai Tidak Tahu Soal Musra II Projo di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Relawan pro Jokowi akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) II Sulawesi Selatan di Makassar.

Rencananya, agenda tersebut akan dilaksanakan di Celebes Convention Center Makassar, Minggu (2/10/2022) pukul 13.30 hingga 16.30 wita.

Pamflet agenda tersebut telah tersebar di media sosial WhatsApp.

Pada pamflet itu bertuliskan Bersama Jokowi Ojo Kesusu.

Kemudian di bawahnya tertulis "100 persen Pilihan Rakyat" Mencari Pemimpin Rakyat, Melanjutkan Agenda Kerakyatan.

Namun, sejumlah pimpinan partai di Sulawesi Selatan mengaku tidak tahu menahu terkait agenda tersebut.

Kelima partai tersebut yakni PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan informasi terakhir partai Gerindra juga mengkonfirmasi tidak mengetahui agenda tersebut.

Ketua DPD Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan belum mendapat informasi terkait agenda politik itu.

"Sampai saat ini kami belum ada penyampaian," kata AIA, sapaan akrabnya kepada Tribun-Timur.com, Kamis (22/9/2022).

Jawaban yang sama juga disampaikan pimpinan partai lain.

"Saya belum tau dek. Saya di Jakarta," kata Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi.

"Saya tidak tahu, dan tidak diundang," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe.

Sementara itu Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad juga mengatakan partainya tidak mendapat undangan ataupun dilibatkan dalam agenda tersebut.

"Tidak (dilibatkan) dinda," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (22/9/2022).

Meski tidak terlibat dalam agenda itu, anggota DPRD Sulsel itu menyebutkan Musra menjadi salah satu cara dilakukan untuk membangun persepsi publik.

Acara tersebut, lanjut dia, menjadi agenda politik dari komunitas untuk mendengar aspirasi masyarakat.

"Biasa saja. Yang penting perlu dipastikan peserta tidak dimobilisasi," katanya.

Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid juga mengatakan hal yang sama, belum mendapat pemberitahuan terkait acara itu.

"Belum ada undangan pemberitahuan," katanya.

Namun ia menyebutkan pihaknya akan menghargai semua aspirasi masyarakat Indonesia.

Setiap orang, kata dia, punya hak demokrasi dan hak suara.

Yang penting tetap patuh pada peraturan dan UUD NKRI.

"Kita hargai pendapat orang lain yang berbeda, semoga Indonesia bisa lepas dari belenggu kemiskinan dan keterpurukan dengan pemimpin yang lebih baik," katanya. 

Sementara ketua partai politik lainnya sudah dimintai konfirmasi, namun hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi. (*)