51 Kepala OPD, 4 Pimpinan Dewan Bakal Pakai Mobil Dinas Listrik 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - 51 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar Ditambah empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menggunakan kendaraan dinas listrik.

Danny memberi instruksi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memasukkan alokasinya di APBD Pokok 2023.

Menurutnya, Pemkot Makassar meminta waktu kepada DPRD Makassar untuk menunda pembahasan APBD Pokok 2023.

Mengingat ada beberapa kebijakan pusat yang perlu diakomodir, termasuk kendaraan dinas listrik.

"Itu kenapa kemarin KUA PPAS APBD 2023 kita minta waktu, karena ada pemasukan kendaraan listrik dan itu masukan dari presiden," ucap Danny Pomanto, Selasa (20/9/2022).

Kata Danny, tidak perlu kendaraan listrik yang besar dan mewah, yang penting berbahan bakar listrik.

Kendati demikian, Danny tak menyebut spesifikasi maupun estimasi harga randis listrik yang diinginkan.

"Belum tau (anggaran) saya belum tau ini. Tapi ada yang kecil kecil murah katanya itu. Tapi mobil  produk cina kan. Ada kecil kecil. Yang kecil kecil aja. Yang murah murah lah. itukan mobil dinas ini bukan mobil keluarga," katanya.

Selain anggaran pengadaan, juga harus diikutkan biaya pemeliharaan untuk randis listrik tersebut.

"Co'mo saja yang saya bikin itu sudah ada jaminan pemeliharaan. Ada jaminan bengkel. Ada jaminan garansi mesin," ulasnya.

Sementara kendaraan dinas lama kata Wali Kota Makassar dua periode ini akan dilelang agar tidak menjadi beban pemerintah.

Ini sejalan dengan rencananya yang ingin mengurangi cost atau biaya bahan bakar minyak (BBM)

"Dari pada kita jadi beban mending kita lelang aja. Nanti kita minta kebijakannya untuk itu," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan mengatakan, jika ada perintah dari pimpinan maka TAPD akan mencarikan slot anggaran untuk randis listrik tersebut.

Kata Dakhlan, mobil listrik paling murah seharga Rp200-300 juta.