Sekda Barru Dorong Penanganan Anak Tidak Sekolah Jadi Prioritas

BARRU, TRIBUN-TIMUR.COM  - Sekda Barru, Abustan menginginkan langkah prioritas terhadap penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis aksi kolaborasi di Kabupaten Barru.

Hal tersebut ditegaskan Sekda Barru di depan para peserta advokasi, sosialisasi, dan pelatihan pendataan penanganan anak tidak sekolah berbasis aksi kolaborasi (PASTI BERAKSI) berdasarkan pergub No.71/2020 melalui Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bappeda, Senin (19/9/2022).

"Kegiatan ini harus menjadi prioritas, selain membantu pemerintah juga menjadi daya dukung dalam menemukan solusi bagi anak yang tidak sekolah sebagai kolaborasi bersama untuk melakukan pendataan nantinya," kata Abustan.

Dari data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, jumlah anak tidak sekolah di Sulsel sendiri masih cukup tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, jumlah anak tidak sekolah pada usia 7-18 tahun di Sulsel sebesar 163.940 orang.

"Sehingga kami berharap sejumlah desa yang ikut dalam advokasi pelatihan pendataan anak tidak sekolah berbasis aksi kolaborasi ini bisa benar-benar diikuti dengan baik," harapnya.

"Sehingga pencanangan program ini nantinya bisa menjadi bahan masukan bagi Pemda Barru dan juga mendukung upaya program yang akan dilaksanakan kedepannya," ujarnya.

Diketahui, agenda tersebut atas pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone dengan mencangkup lima Kabupaten diantaranya Sinjai, Tana Toraja, Soppeng, Maros dan Barru dengan melibatkan sejumlah desa di Kabupaten Barru.

Sebagai sasaran program Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Barru yaitu di Desa Pacekke, Desa Tompo, Desa Lasitae, dan Desa Cilellang.

Sekda Barru memaparkan bahwa ada berbagai tantangan dalam menangani anak tidak sekolah sesuai karakter geografis di Barru.

Diantaranya fenomena masyarakat petani yang anaknya ikut bekerja saat musim tanam dan panen.

Jika masuk musim panen, banyak anak tidak ke sekolah dengan alasan membantu orang tua disaat masa tanam dan panen padi.

Sebab dengan ikut bekerja di sawah berarti menambah penghasilan orang tua dibandingkan pergi ke sekolah hanya menerima proses pembelajaran.

Kemudian fenomena selanjutnya, kata Abustan, warga nelayan yang  anaknya ikut bekerja di laut dan tempat pelelangan ikan (TPI).

Rata-rata anak yang bekerja di TPI lebih memilih tidak sekokah atau drop out dari sekolah dengan alasan kerja di pelelangan ikan lebih gampang memperoleh uang.

"Semua peserta Advokasi, Sosialisasi dan Pelatihan Pendataan ATS ini harus paham dan mengetahui tantangan ini. Apalagi setiap wilayah ada yang berbeda kondisi masyarakatnya dan geografis daerahnya," pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Kabid Pemerintahan dan Pengembangan SDM Bapelitbangda Pemprov Sulsel, Perwakilan Unicef Wilayah Sulawesi, Kepala Bapelitbangda Barru, beberapa kepala desa, dan camat.(*)