PMII dan Gerakan Mahasiswa

Oleh: Fathullah Syahrul
(Wabendum Kaderisasi Nasional PB PMII 2021-2024)

TRIBUN-TIMUR.COM - Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pemerintah di Republik ini, dikala bangsa Indonesia baru saja keluar dari Virus jahanam Covid-19, Pemerintah malah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.

Keputusan per tanggal 3 September 2022 itu direspon berbagai elemen masyarakat salah satunya datang dari organisasi Mahasiswa ekstra kampus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, PB PMII telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh anggota dan kader untuk mengawal dan menolak kenaikan harga BBM Subsidi tersebut.

Lalu pada tanggal 5 September 2022, PB PMII melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan kemudian diikuti oleh hampir seluruh anggota dan kader di daerah, mulai dari tataran Pengurus Koordinator Cabang (PKC), Pengurus Cabang (PC) hingga Komisariat dan Rayon.

Di sini, PMII senantiasa menyatakan tekadnya untuk selalu berpihak pada amanah penderitaan rakyat.

Cukup jelas, bahwa keputusan Pemerintah menaikkan harga BBM Subsidi adalah suatu bentuk kekeliruan dan kesewenang-wenangan.

Sebab, akan mempengaruhi segala sendi-sendi kehidupan khususnya di sektor pangan. Bahan pokok juga akan naik, tentu saja sangat menganggu stabilitas masyarakat dikala krisis ekonomi pun ikut melanda pasca keluar dari pandemi Covid-19.

Posisi PMII sebagai organisasi Mahasiswa ekstra kampus yang berfungsi mengimbangi kepentingan negara sehingga tidak absolut betul-betul dibunyikan.

Aksi demonstrasi tersebut didesain dalam gerakan #SeptemberBergerak.

Oleh sebab itu, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi adalah salah satu jalan menuju absolutisme kekuasaan itu, maka tak ada kata lain keputusan tersebut harus ditolak.

Gerakan Mahasiswa: Sebuah Tinjauan Perspektif Kajian Tentang Gerakan

Mahasiswa setidaknya diurai oleh beberapa tokoh ilmu-ilmu sosial salah satunya datang dari Gabriel Almond dan Sidney Verba (1984).

Mereka mengatakan bahwa dalam orientasi gerakan Mahasiswa untuk mengkritisi sebuah kebijakan dan keputusan perlu memikirkan 3 aspek yaitu, orientasi Koginitif, Afektif dan Evaluatif.

Mari kita urai satu per satu; Kognitif, orientasi ini merujuk pada pengetahuan seseorang/kelompok tentang trust (kepercayaan) terhadap berjalannya sistem politik. Individu/kelompok yang memiliki kepercayaan sosial cenderung memiliki partipasi yang tinggi.

Kepercayaan merupakan kesiapan untuk menerima resiko berdasarkan harapan positif (Rousseau, Sitkin, Burt dan Camerer, 1998). Sebagai organisasi intelektual, PMII memahami betul bagaimana bagaimana harus bersikap terhadap negara.

Bagi PMII, selama kebijakan itu tidak pro terhadap rakyat banyak maka disitulah akan dibunyikan simbol perlawanan. Sebab rakyat telah mendaulat para pemangku kebijakan untuk berpihak pada mereka.

Olehnya itu, power (kekuatan) PMII ada bersama rakyat, melalui sumber daya yang ada PMII memahami betul konsekuensi yang harus diterima entah dengan cara apapun
rakyat adalah power (kekuatan) bagi PMII.

Semangat rakyat adalah semangat PMII.

Afektif, orientasi ini berkaitan dengan perasaan dan peran individu/kelompok terhadap sistem dan aktor yang dapat membuat suatu keputusan menerima atau menolak sistem tersebut.

Mekanisme mengurus bangs aini pasti dari kedaulatan rakyat yang dititipkan kepada pemimpin/aktor atau siapapun itu, tetapi dalam perjalanan menjalankan tanggungjawab kedaulatan rakyat tersebut seringkali menemui jalan buntu. Kebuntuan kedaulatan itu datang dari kelompok-kelompok oligarki dan para mafia, sehingga pemerintah pun kalangkabut dibuatnya.

Melihat fenomena yang tak lazim itu, PMII menyatakan sikap untuk melawan segala bentuk kesewenang-wenangan demi kepentingan aktor dan atau kelompok tertentu.

Sehingga, selain aktif menyoroti setiap kebijakan PMII juga aktif menyoroti setiap aktor yang mencoba untuk bermain-main dengan mengorbankan rakyat, yang dilawan oleh PMII adalah bentuk dehumanisasi.

Evaluatif, orientasi ini merupakan keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Orientasi ini ditentukan oleh evaluasi moral yang dimiliki seseorang atau kelompok dan juga berkaitan dengan evaluasi normatif, moral politik dan etika politik.

PMII sebagai organisasi intelektual senantiasa menanamkan gerak juang intelektual produktif yang didalamnya terdapat diskusi, aksi dan refleksi.

PMII telah menyaksikan betapa keputusan pemerintah menaikkan BBM Subsidi sangat merugikan segala sendi-sendi kehidupan.

Maka penting bagi PMII untuk mengingatkan dan memberi evaluasi pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat banyak, gerakan #SeptemberBergerak adalah sebuah peringatan bahwa PMII tidak pernah bernegosiasi dengan kebijakan yang ouptpunya merugikan rakyat.

Sebab, PMII selalu terlibat dalam setiap momentum perubahan.

Petikan tujuan PMII “Komitmen Memperjuangkan Cita-cita Kemerdekaan Indonesia” yang sampai detik ini masih tetap diperjuangkan, jika kebijakan pemerintah hanya berpihak pada kepentingan oligarki maka PMII menyatakan sikapnya untuk melawan.

Perlawanan itu adalah bentuk perjuangan kemerdekaan.

Dahulu, kaum muda menggunakan idealisme/gerakan melepaskan belenggu dari kolonial Belanda dan segala bentuk penindasan (dehumanisasi).

Dan hari ini semangat itulah yang dibangun oleh kader-kader PMII, melawan segala bentuk dehumanisasi yang terimplementasi dalam gerak intelektual dan gerakan di jalanan.

Bentuk kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah inilah yang perlu dievaluasi sehingga menemukan satu kebijakan yang tepat sasaran.

Oleh sabab itu, sampai detik ini PMII tetap konsisten dan komitmen untuk menolak kenaikan harga BBM Subsidi.(*)