Pemkot Parepare dan DPRD Usulkan Utang Rp11,8 Miliar Dicicil Selama 10 Tahun

Pertemuan itu difasilitasi oleh DPRD di ruang musyawarah Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Penulis: M Yaumil | Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Wakil Ketua DPRD, Tasming Hamid dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Achmad di ruang musyawarah Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Senin (19/9/2022) siang. 

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota Parepare melakukan kordinasi dengan PT Hutama Karya membahas utang sebesar Rp 11,8 miliar.

Pertemuan itu difasilitasi oleh DPRD di ruang musyawarah Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Hadir, Wakil Ketua DPRD, Tasming Hamid, kuasa hukum PT Hutama Karya, Nasrullah, dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Jamaluddin Achmad.

Utang sebesar Rp 11,8 miliar itu terkait proyek pembangunan saya pasar lakessi pengerjaannya telah selesai 10 tahun lalu.

Dari pertemuan itu lahir dua opsi mekanisme pembayaran.

Wakil Ketua DPRD, Tasming Hamid mengatakan opsi pertama hanya utang pokok yang dibayarkan, kedua angsuran dicicil selama 10 tahun.

"Pertama opsinya hanya utang pokok dibayar pemerintah dan kedua itu dicicil selama 10 tahun," katanya usai pertemuan, Senin (19/9/2022) siang.

Utang pokok Rp 8,3 miliar dan denda sebesar Rp 3,5 miliar. 

Jika disetujui hanya utang pokok, tetap dicicil selama 10 tahun. Melihat kondisi keuangan yang belum stabil.

"Dua itu usulan belum ada keputusan namun yang jelas Pemkot tetap mencicil utang itu selama 10 tahun," jelasnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved