Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Headline Tribun Timur

Giliran Buruh Turun Demo

Buruh Makassar siapkan demo ke Polda Sulsel, Kejati Sulsel, dan Disnakertrans Sulsel. Menamakan diri Aliansi Perjuangan Rakyat (Alpar).

TRIBUN TIMUR/SALDY
Aksi buruh di Momen May Day di Fly Over, Makassar, Senin (1/5/2017). Diketahui buruh Makassar siapkan demo ke Polda Sulsel, Kejati Sulsel, dan Disnakertrans Sulsel. Menamakan diri Aliansi Perjuangan Rakyat (Alpar), mereka turun demo pada Senin (19/9/2022). Alpar mengusung tema aksi, hentikan kriminalisasi terhadap pekerja/buruh dan menyerukan agar Restoratif Justice jangan hanya dijadikan selogan. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Memasuki pekan ketiga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), aksi demo belum juga surut.

Jika pada pekan pertama dan kedua aksi didominasi mahasiswa, maka pada ketiga akan diramaikan oleh kaum buruh.

Sementara buruh Makassar siapkan demo ke Polda Sulsel, Kejati Sulsel, dan Disnakertrans Sulsel. Menamakan diri Aliansi Perjuangan Rakyat (Alpar), mereka turun demo pada Senin (19/9/2022).

Alpar mengusung tema aksi, hentikan kriminalisasi terhadap pekerja/buruh dan menyerukan agar Restoratif Justice jangan hanya dijadikan selogan.

“Para buruh meskipun diwadahi oleh serikat buruh, sampai hari ini masih belum mendapatkan perlindungan sebagaimana Amanah Undang-unadang 21 tahun 2000,” tegas Koordinator Lapangan Alpar, Takbir, di Makassar, Sabtu (17/9/2022).

Di Jakarta, puluhan ribu buruh bersiap mengepung istana. Buruh akan bergerak dan demo hingga bulan depan. Puncaknya mereka menggelar aksi nasional secara serentak di 34 provinsi di Indonesia pada Selasa, 4 Oktober 2022 mendatang.

Aksi unjuk rasa itu digelar dalam rangka menuntut pemerintah agar menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer, pekerja rumah tangga, miskin kota, pekerja informal, dan pemuda akan mengikuti aksi," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam jumpa pers secara daring, Sabtu (17/9).

Khusus di wilayah Jabodetabek, jumlah buruh yang akan turun berunjuk rasa diperkirakan mencapai 7.000 orang.

Aksi tersebut akan dipusatkan di Istana Negara di Jakarta Pusat.

”Pada 4 Oktober tersebut untuk aksi se-Jabodetabek akan dipusatkan di Istana. Untuk di Istana, aksi akan diikuti kurang lebih 5.000 sampai dengan 7.000 orang," ujar Said.

Aksi yang diorganisasi Partai Buruh ini akan melibatkan elemen-elemen kelas pekerja seperti Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Forum Guru dan Tenaga Honorer, Buruh Migran, Urban Poor Consortium, hingga 60 federasi serikat pekerja lainnya.

"Tuntutan aksi tetap sama: turunkan harga BBM, tolak Omnibus Law Cipta Kerja, naikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 13 persen," ucap Said.

Said menuturkan ada dua alasan pihaknya merencanakan demonstrasi serentak secara nasional itu.

Alasan pertama, karena harga minyak dunia sudah turun. Dengan demikian, kata dia, seharusnya Presiden Jokowi juga menurunkan harga BBM seperti harga semula.

Selain itu, Said juga menilai daya beli masyarakat kecil sudah merosot 30 persen akibat angka inflasi yang berdasarkan perhitungan Partai Buruh tembus di angka tujuh persen. "Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin rakyat kecil bisa bertahan," tegasnya.

Sementara itu, menurut Said, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah sebesar Rp150 ribu per bulan selama 6 bulan tak lebih dari "gula-gula" dan tidak ada manfaat.

BLT sebagai bantalan itu kata Said hanya sia-sia.

"Karena itulah mengapa kemudian Partai Buruh bersama kelas pekerja menggelar aksi besar-besaran puluhan ribu buruh pada tangga 4 Oktober," ucapnya.

Selain menolak kenaikan harga BBM, aksi Partai Buruh pada 4 Oktober nanti juga akan menyuarakan penolakan omnibus law.

Menurutnya dengan inflansi 15 persen lebih, tahun depan upah sudah dinyatakan tidak naik kembali.

"Berarti sudah tahun keempat tidak naik upah. Inilah Menteri Tenaga Kerja terburuk.

Tidak mengerti persoalan dan melindungi pengusaha hitam,” ujarnya.

Said mengatakan kaum buruh akan menggelar aksi lebih besar jika aksi 4 Oktober tidak digubris pemerintah.

Sebelumnya, pada Selasa (6/9), Partai Buruh juga telah melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Mereka menuntut DPR RI membentuk panitia kerja atau panitia khusus BBM sebagai langkah untuk menurunkan harga BBM.

Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9) pukul 13.30 WIB.

Harga Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM mendapat respons negatif dari publik. Demonstrasi pun bermunculan di sejumlah kota di Indonesia demi menentang kenaikan harga BBM tersebut

HL Tribun Timur edisi Minggu (18/9/2022). (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved