SBY Ungkap Indikasi Pilpres 2024 Curang, Presiden ke-6 Ingin Turun Gunung

TRIBUN-TIMUR.COM -- Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/4/2022).

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya.

Ia membenarkan video tersebut diambil dalam Rapimnas Demokrat, Kamis.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.
Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.

AHY Sindir Utang Indonesia Naik Tajam di Era Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan utang Indonesia pada 8 tahun terakhir meningkat tajam.

Hal tersebut diungkapkan AHY saat memberikan pidato kebangsaan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022).

"Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita," kata AHY.

Menurutnya, saat ini utang Indonesia sebesar Rp 7.163 triliun atau meningkat jadi Rp 4.500 triliun.

"Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar," ujarnya.

AHY menuturkan meningkatnya utang tersebut merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Sebab, kata dia, di samping membebani pemerintah mendatang, juga berbahaya jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis.

"Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis, atau krisis utang," ungkap AHY.

"Pada gilirannya, bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia," kata AHY.

Singgung Angka Pengangguran

AHY pun menyinggung 8,4 juta pengangguran di Indonesia.

Hal ini disebut menjadi kekhawatiran para mahasiswa di Indonesia.

Menurut AHY, banyak mahasiswa yang kini takut dan khawatir kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Masalah ini pun seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

"Banyak mahasiwa yang khawatir karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kekhawatiran yang juga sedang dirasakan oleh 8,4 juta pengangguran di Indonesia," kata AHY.

Tak hanya itu, AHY juga menuturkan bahwa masalah juga dialami bagi pekerja di Indonesia.

Mayoritasnya kini mengeluh karena penghasilannya tak menentu.

"Bagi yang sudah bekerja hampir 60 persennya adalah pekerja informal. Penghasilannya juga tak menentu. Sedangkan bagi pekerja formal, kenaikan upah sebesar 1,09 persen, dirasa tak sebanding dengan kebutuhan hidup mereka," jelas AHY.

Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa harga BBM yang melonjak juga membuat masyarakat semakin terdampak.
Sebab, dia memperkirakan adanya inflasi sebesar 7 persen imbas kenaikan harga BBM.

"Apalagi, setelah harga BBM naik, inflasi bisa mencapai 7 persen. Pengeluaran semakin tinggi, sementara pendapatan masih rendah," katanya.(Kompas.com)