Bahas Independensi Jurnalis di Tahun Politik, Jurnalism Roadshow di Makassar Hadirkan 3 Pemateri

Dimana partai besar secara terang-terangan menggiring opini publik terpecah.

Sedangkan di Indonesia lanjut Thamzil, tingkat kepercayaan publik terhadap media saat ini di angka sekitar 39 persen.

Sementara itu, Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng dalam paparannya mengimbau para jurnalis untuk tetap patuh dalam payung hukum Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Menurutnya, hal itu penting dipedomani para jurnalis dalam berkarya agar meminimalisir dampak hukum yang dapat terjadi.

"Secara hukum, ketika terjadi sengketa pemberitaan itu kembali ke prosedur penyelesaiannya yang telah diatur dalam Undang-undang Pers," terannya.

"Baik itu hak jawab dan sebagainya, setelah itu barulah dapat juga diajukan ke perdata Jia itu dianggap perlu," sambungnya.

Selain itu, ia juga menyoroti masih ditemukan kasus-kasus kekerasan ataupun intimidasi terhadap wartawan.

Hal senada diungkapkan Ketua IJTI Sulselbar Muhammad Sardi yang juga merupakan salah satu kontributor televisi swasta nasional.

Menurut Muhammad Sardi, untuk menjaga independensi seorang jurnalis, harus patuh terhadap kode etik Jurnalistik.

Sebab kata dia, jika seorang jurnalis atau wartawan tidak melalui koridor kode etik Jurnalistik, maka dapat saja karya yang dihasilkan dinilai tidak independen.

"Utamakan selalu kode etik, utamakan selalu verifikasi sebelum memuat berita yang ditemukan di lapangan agar tidak menimbulkan berita bohong atau hoax," jelasnya.

"Dan ketika apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik, maka tidak akan ada Paslon yang merasa dirugikan atau menganggap kita berpihak," tuturnya.

Sekadar diketahui, Jurnalism Roadshow 2022 itu terselenggara oleh kerjasama antara Trust TV dan Ditjen Kominfo.

Event itu dihadiri sejumlah jurnalis dan lembaga pers kampus yang ada di Kota Makassar.(*)