Pemkot Makassar Tengah Rehabilitasi Enam Rumah Dinas Pejabat Makassar, Biayanya Capai Rp 20 Miliar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar sedang mengerjakan proyek pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas enam pejabat di Kota Makassar.

Tiga Diantaranya rujab Wakil Ketua DPRD Makassar. 

Masing-masing, Wakil Ketua I Adi Rasyid Ali, Wakil Ketua II, Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua III Nurhaldin Halid.

Selanjutnya, rehabilitasi rujab Sekretaris Daerah Makassar, rujab Asisten Kajati Sulsel, dan rujab Kajari Pelabuhan Makassar 

Dilansir dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar, total anggaran untuk enam rujab tersebut hampir mencapai Rp20 miliar.

Masing-masing Rp4,5 miliar untuk rujab tiga Wakil Ketua DPRD, rujab Asisten Kajati Sulsel Rp4,2 miliar.

Rehabilitasi rujab Sekda Makassar, Rp1,8 miliar, rehabilitasi rujab Kajari Pelabuhan Makassar Rp998,2 juta.

Ini belum termasuk rehabilitasi rujab Ketua DPRD Makassar yang gagal tender, anggaran rehabilitasi mencapai Rp1,7 miliar.

Kepala Bidang Pembangunan Dinas PU Makassar, Hajar Aswad mengatakan enam rujab tersebut telah melalui proses tender.

Masing-masing telah berkontrak sejak awal Agustus lalu.

"Sudah melalui tahapan lelang dan berkontrak sesuai pemenang, awal Agustus sudah jalan konstruksinya," ucapnya kepada Tribun-Timur.com, Jumat (16/9/2022).

Pekerjaan konstruksi pembangunan maupun rehabilitasi rujab tersebut ditarget selesai awal Desember mendatang.

Pekerjaan tersebut tak boleh menyeberang tahun, harus selesai sesuai kontrak atau hingga berakhirnya masa penggunaan anggaran 2022

"Kalau tidak selesai sampai akhir tahun maka kontraktor bersangkutan akan didenda," paparnya.

Selain rujab, Hajar menyampaikan ada beberapa pembangunan yang sementara berprogres di Pemkot Makassar. 

Misalnya, rehabilitasi kantor lurah dan pembangunan gedung meteorologi.

"Kantor lurah ada beberapa yang sudah jalan fisiknya ada juga yang masih berprogres di LPSE," tuturnya.

Secara keseluruhan, dalam APBD Pokok 2022, Bidang Pembangunan mendapat alokasi anggaran Rp300 miliar.

Anggaran terbesar yakni untuk pembangunan mal pelayanan publik (MPP) atau Makassar Government Center sebanyak Rp190 miliar.

Hanya saja, anggaran MPP tersebut bakal menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) karena proyek ini batal dijalankan tahun 2022.

Rencananya, MPP akan dibangun dengan konsep multiyears, perencanannya tetap dilakukan tahun ini.

"Karena MPP multiyears jadi sisa anggaran di Bidang Pembangunan sisa  Rp100 miliar lebih," bebernya. (*)