Bawaslu Sulsel Sebut KPU Kepulauan Selayar Melanggar PKPU Gegara Video Call Parpol

Untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Bawaslu Sulsel akan melakukan sidang terhadap KPU Kepulauan Selayar.

Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Waode Nurmin
Tribun-Timur.com/Wahyudin Tamrin
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad saat ditemui di Kantor Bawaslu Sulsel, Kamis (15/9/2022) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu Sulsel menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kepulauan Selayar.

Pelanggaran yang dilakukan KPU Kepulauan Selayar berkaitan dengan tata cara pelaksanaan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menjelaskan pelanggaran yang dilakukan KPU Kepulauan Selayar secara rinci.

Ia mengatakan mendapat informasi bahwa terdapat peserta partai politik yang memiliki status ganda atau terdaftar di dua partai.

Padahal, status ganda itu dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menanggapi persoalan tersebut, KPU Kepulauan Selayar meminta kedua parpol tersebut membuat surat pernyataan keanggotaan

Kedua parpol tersebut, kata Saiful Jihad pun membuat surat pernyataan terkait keanggotaan partainya.

Namun, ketika ingin melakukan verifikasi secara langsung, politisi dari kedua parpol tersebut meminta agar verifikasinya dilakukan melalui video call.

Permintaan tersebut dikabulkan dan dilakukan oleh KPU Kepulauan Selayar.

"Itu yang dilanggar. Karena seharusnya KPU memanggil dan melakukan verifikasi secara langsung di kantor. Tidak boleh melalui video call," kata Saiful Jihad saat ditemui di ruangannya, lantai 2 Kantor Bawaslu Sulsel, Rabu (15/9/2022).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved