Inilah Pernyataan Lengkap Politisi PDIP Effendi Simbolon yang Dianggap Menyinggung TNI

TRIBUN-TIMUR.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menjadi sorotan.

Pernyataanya yang menyebut TNI sebagai gerombolan, memicu pro dan kontra, khususnya dari kalangan prajurit TNI.

Effendi menyampaikan pernyataannya itu saat mengikuti rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Senin (5/9/2022) lalu. Saat itu, muncul isu ada disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Ketidakhadiran Jenderal Dudung dalam rapat dengan DPR tersebut, menjadi indikasi ketidakharmonisan antara Panglima TNI dan KSAD.

Awalnya Effendi meminta rapat tersebut digelar terbuka termasuk soal isu-isu aktual.

Menurutnya, isu-isu terkait TNI yang diterimanya harus diluruskan. Dia lalu mengatakan TNI seperti gerombolan.

Seperti apa pernyataan Effendi Simbolon dalam rapat dengan Panglima TNI tersebut?

Dilihat di YouTube Komisi I DPR, berikut ini pernyataan lengkap Effendi Simbolon soal 'gerombolan':

Kalau soal terbuka tertutup, saya minta terbuka, ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasad dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran. Anggaran sudah hampir pastilah sama, mungkin nggak perlu lagi dibantu.

Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan.

Baca juga: Nyali Elit PDIP Effendi Simbolon Ciut, Minta Maaf ke Jenderal Andika Usai Sebut TNI Gerombolan

Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR. Bukan hanya presiden, tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nakhoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin nih, ada apa, ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak poranda ini TNI.

Saya minta, Pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA, kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual. Bukan hanya mutilasi, adanya pembakaran daripada mayat-mayat di papua, yang menjadi tersangka Brigien I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, terbuka, terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Ada apa terjadi disharmoni begini, ketidakpatuhan.

Sampai urusan anak KSAD pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu, ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari Bapak-bapak semua, saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh anak saya. Kenapa urusannya memang kalau anakmu?

Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun, tapi 1 Agustus itu harus berumur 18 saya tidak bisa masuk. Ini nggak becanda Pak TB, tolong tenang dulu Anda, ya, ini serius. Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu tidak ada dasar hukumnya, dia cacat hukum. Ini serius, Pak.