Headline Tribun Timur

Pengamat Hukum Sayangkan Pencopotan Kanit Reskrim Tallo Iptu Faisal

Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Hambali Thalib, menjelaskan Restorative Justice (RJ) sesuai Peraturan Kepolisian No 8

Pengamat Hukum Sayangkan Pencopotan Kanit Reskrim Tallo Iptu Faisal
dok pribadi
Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Hambali Thalib, menjelaskan Restorative Justice (RJ) sesuai Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 bisa dilakukan untuk tindak pidana ringan.

TRIBUN-TIMUR.COM - Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Hambali Thalib, menjelaskan Restorative Justice (RJ) sesuai Peraturan Kepolisian No 8 tahun 2021 bisa dilakukan untuk tindak pidana ringan.

Sehingga, keinginan Kapolrestabes Makassar agar remaja yang diamankan dalam penggerebekan markas Batalyon 120 menggunakan Restorative Justice (RJ), bisa dibenarkan.

Namun, kata Prof Hambali Thalib, Restorative Justice baru benar-benar berlaku ketika dua pihak yang terlibat dalam satu perkara itu dipertemukan oleh pihak kepolisian.

"Bunyinya seperti ini, perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (12/9/2022) malam.

"Seharusnya, kalau memang ada warga yang melapor, itu kemudian dipertemukan antara warga dengan pihak batalyon ini," tambahnya.

Baca juga: Batalyon 120 Ganggu Kenyamanan Warga, Kumpul Sampai Tengah Malam

Sebagai seorang akademisi, Prof Hambali Thalib juga menyayangkan pencopotan Kanit Reskrim Tallo, Iptu Faisal, oleh Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budhi Haryanto, pasca penggerebekan.

Menurutnya, alasan ketidakprofesionalan belum ia temukan di kasus penggeledahan sekretariat Batalyon 120.

"Jadi, ketika ada laporan dari warga dan dibuktikan polisi bisa melakukan tangkap tangan. Tangkap tangan ini dibolehkan jika sudah terbukti permulaan yang cukup dan seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi saya rasa, kinerja kanit itu sudah profesional dan sesuai dengan pasal 17 KUHAP. Dan melakukan pendataan. Dan kalau dia masih masuk perkap tadi dilakukan pengamanan paling lama 1x24 jam. Jadi, soal alasan tidak profesional itu saya rasa tidak tepat," jelasnya.

Prof Hambali menambahkan, munculnya kasus ini kepermukaan menjadi momentum bagi kapolrestabes dan wali kota untuk mawas diri.

Dia menyarankan agar kapolrestabes dan wali kota melakukan evaluasi terkait kinerja dan aktivitas pembinaan yang dilakukan oleh Batalyon 120.

"Kemudian, yang kedua, saya mendukung atas inisiasi pembentukan batalyon ini. Tapi ketika ada kasus seperti ini, ini waktunya pihak kepolisian untuk melakukan pembenahan dan evaluasi kepada Batalyon 120. Bahkan saya bilang, kalau menurut warga sekitar keberadaan Batalyon 120 lebih banyak mudaratnya ketimbang hal baiknya, lebih baik dibubarkan saja," ujarnya.

Ditemukannya banyak anak panah di sekretariat Batalyon 120 juga disinggung Prof Hambali Thalib.

"Alibi yang kemudian muncul kalau alat ini adalah hasil dari pengumpulan Batalyon 120 saat hendak merekrut anggota. Ini kan sudah salah, yang berhak melakukan penyitaan cuman penyidik kepolisian. Pun kalau mau diterapkan seperti ini, jangan disimpan. Langsung didata kemudian dilaporkan kepada aparat. Itu langkah yang benar," jelasnya.

HL Tribun Timur edisi Selasa (13/9/2022). (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved