Tidak Tega Lihat Rakyat Menderita, PKS Sulsel: Kita Akan Aksi Sampai Harga BBM Turun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serentak di seluruh Indonesia turun ke jalan melakukan aksi demo tolak kenaikan harga BBM.

Di Kota Makassar, kader PKS berunjuk rasa di dua tempat.

Pertama di Jl AP Pettarani Makassar yang dikomandoi oleh Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq.

Kemudian kedua di Jl Perintis Kemerdekaan dikomandoi oleh Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid.

Layaknya unjuk rasa mahasiswa, kader PKS itu membawa spanduk bertuliskan 'PKS Menolak kenaikan harga BBM Subsidi. Jangan bikin rakyat tambah sengsara'.

Spanduk itu dipasang di badan mobil truk yang parkir di pinggir jalan.

Sebagian kader perempuan juga memegang spanduk membentang di pinggir jalan.

Selain spanduk, kader PKS juga membawa bendera merah putih dan bendera PKS.

Amri Arsyid mengatakan PKS akan terus melakukan aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi sampai harga kembali diturunkan.

"Kami tidak tega melihat rakyat disusahkan dan disengsarakan akibat kenaikan harga BBM ini," kata Amri Arsyid.

"Suara rakyat ini tetap harus kita gemakan sampai kapanpun sampai ada perubahan yang siginifikan bagi kepentingan rakyat," lanjutnya.

Dikatakan, PKS akan membuat gerakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM semakin massif.

Bukan hanya unjuk rasa di jalanan dan meramaikan sosial media, tetapi setiap kantor cabang PKS di seluruh kabupaten kota akan dipasangkan spanduk tolak kenaikan harga BBM.

"Aksi yang PKS Sulsel lakukan, selain meramaikan sosmed, kita juga meramaikan kota kabupaten dengan spanduk-spanduk tolak kenaikan harga BBM," katanya.

Senada, Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Isnayani mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, justru memberikan pukulan bagi ekonomi rakyat.

Selain itu juga akan berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19.

"Karena itu, kami Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini," kata legislator asal Kabupaten Bulukumba itu.

Isnayani menyebutkan ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pertama, dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 per barel.

Kedua, pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.

Ketiga, presentase kenaikan BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat.

Keempat, masyarakat yang belum pulih benar dari dampak pandemi dan sangat rentan terdampak kenaikan BBM ini dari segi daya beli.

Kelima, dampak ikutnya inflasi akan menyebabkan naiknya harga-harga barang.

Serta keenam, kenaikan BBM akan berpengaruh pada harga pangan.(*)