Tingkatkan Stok Pangan Nasional, Kementan Kelola Lahan Eks Tambang Jadi Areal Pertanian Produktif

KEMENTRIAN Pertanian (Kementan) bersama Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengadakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Propaktani Episode 619, Jumat (9/9/2022).

Bertajuk Pengelolaan Lahan Bekas Tambang Menjadi Pertanian Produktif.

Kementan mengembangkan lahan eks tambang menjadi areal pertanian produktif.

Dalam rangka meningkatkan produksi sekaligus stok pangan nasional dalam mengatasi tantangan krisis pangan global.

Lahan bekas tambang memiliki peluang untuk dimanfaatkan sebagai areal pertanian dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan atasi persoalan lingkungan pasca penambangan.
 
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menerangkan bahwa Mentan SYL punya komitmen untuk melakukan akselerasi peningkatan produksi pangan dalam memenuhi kebutuhan nasional.

Baik itu secara mandiri hingga ekspor terlebih memenangkan ancaman cuaca ekstrim global yang berdampak langsung pada sektor pertanian.

Pada beberapa lokasi lahan bekas tambang sudah bisa ditanami tanaman untuk pakan ternak.  

Suwandi juga menyampaikan harapannya agar seluruh kepala dinas pertanian yang hadir dalam webinar dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah bekas tambang yang dapat ditanami tanaman-tanaman pangan.

"Berbagai peluang harus kita optimalkan untuk stok pangan kita makin tangguh, bahkan bisa kita ekspor untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Suwandi.

Bersamaan, Pakar Mikrobiologi Unhas, Fahruddin menyampaikan bahwa lahan pertambangan jika dibiarkan akan berdampak pada lingkungan.

Hal ini dikarenakan terdapat limbah didalamnya.

Ia melankutkan bahwa dalam menanami lahan bekas tambang pertama-tama harus ditanggulangi secara biologi yakni dengan menggunakan mikroba (bakteri).

"Bakteri yang dimaksud adalah bakteri pereduksi sulfat (BPS atau SRB,- red), BPS mampu mereduksi sulfat dan logam berat dan dapat diperoleh dalam lumpur wetland," lanjutnya.
 
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang, LPPM IPB, Dyah Tjahyandari menerangkan upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi lahan tambang adalah dengan reklamasi.

"Oleh karenanya upaya reklamasi juga patut mempertimbangkan aspek yang ada, seperti aspek sosial, ekonomi, status kepemilikan lahan, sumber daya manusia, dan kelayakan biaya usaha tani," terang dyah.

Dyah menambahkan bahwa tahapan reklamasi pun harus melalui beberapa proses, yakni penataan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir.
 
Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Marinus Harun mengatakan bahwa pada kegiatan penambangan, pengupasan (stripping) lapisan tanah atas menyebabkan terjadinya pemindahan lapisan tanah atas (top soil).