Geram! Kader PKS Makassar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai geram atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Fraksi PKS bersama kader lain yang didominasi perempuan, PKS juga turun demo tolak kenaikan harga BBM di Jl AP Pettarani Makassar, Sabtu (10/9/2022).

Demo tolak kenaikan harga BBM Dipimpin langsung oleh Ketua DPD PKS Makassar Anwar Faruq.

Anwar Faruq juga merupakan ketua Fraksi PKS DPRD Makassar.

Layaknya unjuk rasa mahasiswa, kader PKS Makassar membawa tujuh spanduk bertuliskan 'PKS Menolak kenaikan harga BBM Subsidi. Jangan bikin rakyat tambah sengsara'.

Spanduk itu dipasang di badan mobil truk yang parkir di pinggir jalan.

Sebagian kader perempuan juga memegang spanduk membentang di pinggir jalan.

Selain spanduk, kader PKS juga membawa bendera merah putih dan bendera PKS.

Dari atas mobil pkap, Anwar Faruq berorasi menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

"Tolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Allahu Akbar," teriak Anwar Faruq dari atas mobil komando.

"Allah Akbar," kader lain pun serentak berteriak mengikuti ucapan Anwar Faruq.

Terlihat tiga polisi sedang mengatur lalu lintas. Kemacetan tak terhindarkan.

"Hidup PKS," pengguna jalan yang melintas ikut teriak.

Di tengah kemacetan pengendara, Anwar Faruq terus melanjutkan orasinya.

"Perjuangan PKS tidak akan berhenti sebelum BBM bersubsidi diturunkan," ucapnya.

"Kebijakan ini membunuh masyarakat kecil," lanjutnya.

Anwar Faruq menjelaskan bahwa PKS di DPR RI telah melakukan walk out terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Sehingga PKS di seluruh cabang di Indonesia termasuk Makassar pun melakukan unjuk rasa.

"Hari ini kami serentak menyuarakannya agar pemerintah mau memperhatikan, mendengar, dan menurunkan harga BBM," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan bahan pokok lainnya.

Sehingga PKS dengan tegas meminta pemerintah untuk menurunkan harga BBM.

Ia menyebutkan banyak alternatif lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan ekonomi.

Seharusnya, kata dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah meminta para koruptor mengembalikan uang yang telah dirampok.

"Uang yang dirampok oleh para koruptor agar segera dikembalikan sehingga itu bisa digunakan untuk masyarakat," katanya. 

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Isnayani.

Ia mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, justru memberikan pukulan bagi ekonomi rakyat.

Selain itu juga akan berdampak bagi daya beli masyarakat yang saat ini belum pulih dari pandemi Covid-19.

"Karena itu, kami Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini," kata legislator asal Kabupaten Bulukumba itu.

Isnayani menyebutkan ada enam alasan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

1. Dana subsidi dalam anggaran APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 63 menjadi USD 100 per barel.

2. Pemerintah tidak amanah dan lalai dalam memastikan subsidi BBM ini tepat sasaran.

3. Persentase kenaikan BBM yang besar secara tiba-tiba yang melewati batas psikologis masyarakat.

4. Masyarakat yang belum pulih benar dari dampak pandemi dan sangat rentan terdampak kenaikan BBM ini dari segi daya beli.

5. Dampak ikutnya inflasi akan menyebabkan naiknya harga-harga barang.

6. Kenaikan BBM akan berpengaruh pada harga pangan.(*)