Demokrat Kawal Barisan Mahasiswa, DPP Minta 514 DPC Ikut Lantangkan Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat gencar menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan penolakan itu telah gencar disuarakan di parlemen.

Selain itu, sejak minggu kedua Agustus, kata dia, DPP Partai Demokrat khususnya Bappilu telah mengkomunikasikan kepada anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk mengambil langkah dan tindakan.

Selain menyuarakan di Parlemen, Kamhar Lakumani juga meminta 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten kota untuk melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Sebab, kenaikan harga BBM dianggap menambah beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.

"Seluruh kader dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM," kata Kamhar Lakumani kepada Tribun-Timur.com, Rabu (7/9/2022).

"Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," tambahnya.

Alumnus Universitas Hasanuddin itu menjelaskan argumentasi beban APBN yang terlalu berat tidak bisa dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurutnya, masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat.

Seperti melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tidak menjadi prioritas.

Termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.

"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat," kata Kamhar Lakumani.

Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN, kata dia, adalah langkah paling instan dan paling mudah.

"Tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tidak kreatif dan tak punya hati," ujarnya.

Ia meminta kepada kader agar tidak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM.

Kamhar Lakumani pun menyinggung aksi sandiwara elit-elit partai PDIP pada saat merespon kenaikan BBM di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ternyata saat ini ketika berkuasa, bisa memahami kenaikan BBM. Padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak. Jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," katanya. (*)