Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demo Tolak Kenaikan BBM

Tolak Kebijakan Presiden Jokowi Soal BBM, Mahasiswa Demonstrasi di Jalan Sultan Alauddin Makassar

Mahasiswa Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Jl Sultan Alauddin, depan Kampus 1 UIN Alauddin Makassar, Selasa (6/9/2022)

Editor: Ari Maryadi
Tribun-Timur.com/Noval Kurniawan
Massa mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Jl Sultan Alauddin, depan Kampus 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Selasa (6/9/2022). Mereka menolak kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Noval Kurniawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Massa Mahasiswa Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Jl Sultan Alauddin, depan Kampus 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Selasa (6/9/2022).

Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Muhammad Arya Dwi Madaprama mengatakan, dalam aksinya, mereka menuntut tiga hal kepada pemerintah Indonesia.

Ketiga tuntutan itu di antaranya, menurunkan kembali Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemberantasan Korupsi, Koludi dan Nepotisme (KKN), dan penegakan demokrasi secara merata di Indonesia.

"Kenaikan harga BBM tentu sangat berdampak pada perekonomian masyatakat, terlebih saat ini masih masa transisi dari dampak pandemi," katanya.

Belum lagi kata dia, rencana pemerintah untuk mengganti subsidi BBM menjadi Bantuan Sosial (Bansos) dinilai belum tepat untuk menunjang kebutuhan masyatakat.

Sebab menurutnya, total bantuan itu hanya Rp600 ribu yang diberikan secara bertahap selama dua bulan. Di mana setiap bulannya, masyatakat akan mendapatkan Rp300 ribu.

"Bansos itu kan hanya diberikan beberapa bulan saja, itu pun nilainya tidak seberapa," jelasnya.

Demo Tolak BBM di Alauddin
Mahasiswa berorasi di atas mobil kontainer Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar Selasa (6/9/2022). Sebuah ban bekas dibakar di tengah jalan.

Arya pun berharap, pemerintah dapat menegakkan kembali nilai-nilai dari demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Olehnya, pemerintah dapat mendegarkan apa yang menjadi harapan rakyat itu sendiri.

"Jadi mereka (pemerintah) betul-betul harus dan wajib untuk mendengar serta merealisasikan harapan dari rakyat itu sendiri," ucapnya.

Ia menambahkan, aksi yang mereka lakukan ini hanya pra dan akan terus menggelar aksi hingga pemerintah mengabulkan tuntutan yang mereka layangkan.

"Untuk saat ini, aksi yang kami lakukan masih gabungan dari internal FSH UIN Alauddin Makassar. Namun ke depan, kami akan melakukan aksi lagi, bahkan bergabung dengan massa lain hingga pemerintah menyetujui tuntutan kami," tambahnya.(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved