Tidak Ada Tol Mamminasata, Presiden Jokowi Minta Seluruh Proyek Strategis Nasional Rampung 2024

TRIBUN-TIMUR.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran terkait untuk segera menyelesaikan seluruh Proyek Strategis Nasional atau PSN sebelum tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas terkait Evaluasi Proyek Strategis Nasional dengan sejumlah Menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (6/9/2022).

"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, menurut Airlangga, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Tidak hanya itu, Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," ucap Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2022, telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar Rp140,1 triliun.

"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun," ujar Airlangga.

Menko Airlangga juga memaparkan sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan oleh pemerintah.

Mulai dari proyek Bendungan Gerak Karangnongko, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek Lapangan Ubadari.

Terakhir, Presiden Jokowi memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) juga ditetapkan sebagai PSN. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah pembangunan IKN.

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ucap Airlangga.

Tol Mamminasata Dikeluarkan dari PSN

Pemerintah pusat memutuskan mengeluarkan proyek pembangunan tol Mamminasata Sulawesi Selatan dari Proyek Strategi Nasional.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja komisi V yang disiarkan secara langsung dalam YouTube TV Parlemen Rabu (31/8/2022).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) menghadirkan Dirjen Bina Marga dan Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus didampingi wakil ketua Andi Iwan Darmawan Aras.

Dalam kesempatan itu Andi Iwan Darmawan Aras meminta penjelasan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR mencoret Tol Mamminasata dari Proyek Strategis Nasional.

Hal itu disampaikan Andi Iwan Aras dalam rapat kerja komisi V yang disiarkan secara langsung dalam YouTube TV Parlemen Rabu (31/8/2022).

"Kami minta penjelasan Pak Dirjen mengapa proyek Tol Mamminasata dikeluarkan dari PSN. Apa penyebabnya dicoret," kata Andi Iwan Aras.

Proyek jalan Bypass Mamminasata menghubungkan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar

Proyek jalan Tol Maros-Sungguminasa-Takalar yini adalah proyek jalan Bypass Mamminasata yang sebelumnya adalah jalan lingkar terkendala dengan lahan.

Tol Mamminasata menjadi salah satu dari 12 tol yang akan dibangun tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Andi Iwan Aras juga memperjuangkan sejumlah proyek nasional di Sulawesi Selatan.

Khususnya di wilayah daerah pemilihannya. Seperti jembatan 45 di Kabupaten Wajo, ataupun proyek pasar.

"Kami butuh diskresi Pak Dirjen. Jarak tempuh kecamatan makan 30-45 menit, tapi kalau jembatan ini jadi maka 5 sampai karena dipisahkan sungai. Kalau turunan UU jalan belum turun, kira-kira dalam diskresi bina marga bisa tidak Pak," kata Andi Iwan.

Andi Iwan meminta Dirjen Konstruksi tidak hanya libatkan kadin tapi juga asosiasi konstruksi dalam pengerjaan proyek nasional di Sulsel.

Ia berharap pembangunan proyek nasional di daerah berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, serta membantu pengusaha lokal.

"Kadin dilandasi UU kadin tapi lebih banyak bersinggungan usaha non konstruksi. Tolong libatkan Gapensi dan lain-lain," tegas Andi Iwan.

Menjawab pertanyaan Komisi V, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan alasan Tol Mamminasata dikeluarkan dari PSN.

Menurutnya, proyek Tol Mamminasata itu sulit rampung pada 2024 mendatang.

"Kita keluarkan Tol Mamminasata dari PSN karena ada arahan dari pimpinan yang tidak selesai tahun 2024 untuk dicek kelayakan. Karena ini kelayakan belum memenuhi Pak. Jadi problemnya itu kelayanan dan prioritas lahan," kata Hedy Rahadian.

Hedy Rahadian mengatakan tol Mamminasata Sulawesi Selatan masih bermasalah soal lahan.

Atas masalah tersebut sehingga dikeluarkan dari PSN.

"Untuk sementara ini kita keluarkan dulu dari PSN," kata Hedy Rahadian.

Tentang Tol Mamminasata

Sejatinya Jalan Tol Mamminasata akan terkoneksi dengan Tol Makassar-Maros yang sudah beroperasi. Sementara rencana tol di sisi pantai Kota Makassar (Takalar-Makassar) menjadi Outer Ring Road pada sistem jaringan jalan.

Jalan bebas hambatan berbayar ini merupakan proyek dari perubahan lingkup pembangunan bypass Mamminasata.

Dilansir dari laman Simpul Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian PUPR, Tol Mamminasata dibangun di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 48,12 kilometer.

Dengan masa konsesi 50 tahun, proyek tol ini sebetulnya sudah dalam status Final Business Case (FBC) atau prastudi kelayakan akhir.

Adapun proyek tol tersebut akan menggunakan tipe build operate transfer (BOT) atau bangun-guna-serah.

(Tribunnews/Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Minta Seluruh Proyek Strategis Nasional Rampung Sebelum 2024