Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Buruh dan Mahasiswa Siap Demo Besar-besaran, 613 SPBU Dijaga Ketat

Kepolisian telah mengantisipasi dan mencegah hal yang bisa berpotensi mengganggu kamtibmas dengan mengetatkan penjagaan di sejumlah SPBU.

TRIBUN-TIMUR.COM/MUH SAUKI
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unhas sedang melakukan demontrasi di depan Kampus Unhas Tamalanrea, Minggu (4/9/2022). 

"Pada tanggal 31 Agustus kemarin, PB PMII telah melakukan konsolidasi akbar bersama seluruh pimpinan pengurus koordinator cabang dalam merespon kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM," ujar Ketua Umum PB PMII, M Abdullah Syukri.

Baca juga: Ketua Komisi A DPRD Sulsel Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM

Menurut Abe sapaan akrab M Abdullah Syukri, PB PMII telah mengeluarkan instruksi sejak 31 Agustus lalu kepada segenap PKC PMII, PC PMII, Anggota dan Kader PMII se Indonesia agar melakukan aksi menolak kenaikan harga BBM.

"Di beberapa titik, PMII telah menggelar aksi unjuk rasa, diskusi, kajian dan input pakar untuk mendalami terkait kebijakan pemerintah menaikkan BBM," kata Abe.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Abe PB PMII melakukan rapat internal pengurus besar.

Hasilnya, PB PMII akan melakukan aksi nasional "Menolak Kenaikan Harga BBM" dengan mengerahkan ribuan kader untuk berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta.

Ia menegaskan, aksi ini disebut #SeptemberBergerak. PMII se Indonesia akan melakukan aksi besar-besaran sampai pemerintah mencabut kenaikan harga BBM.

"Kami akan menggelar aksi nasional, PMII se-Indonesia akan menggelar aksi selama bulan September dan akan berakhir sampai rakyat menang," pungkas Abdullah Syukri.

Pemerintah memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Sementara untuk jenis JBT (Solar) dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk tambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun.

Terkait itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menegaskan, pengalihan subsidi BBM memprioritaskan kelompok ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.

Ini dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

“Di tengah krisis energi dan krisis pangan global, masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi dampak kenaikan harga pangan dan energi. Untuk itu perlindungan harus diprioritaskan kepada kelompok ekonomi rentan," kata Abraham.

Abraham mengatakan, pengalihan subsidi barang ke orang akan membuat alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran.

Ia mengungkapkan, selama ini subsidi barang lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved