Ketua PKB Bulukumba Sebut Kebijakan Konsolidasi Pemda Matikan Pengusaha Lokal
rata-rata proyek lelang yang dibuka secara umum justru dimenangkan banyak orang luar Bulukumba.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba, Fahidin HDK, menyebut kebijakan Pemerintah Daerah/Pemda Bulukumba telah mematikan pengusaha lokal.
Terutama terkait soal kebijakan konsolidasi
Kebijakan konsolidasi terhadap belanja modal pada dasarnya memang baik, kata Fahidin, tetapi dinilai tidak tepat.
Karena kondisi saat ini, masih baru saja keluar dari pandemi Covid-19.
Dan saat ini masih sedang dalam upaya untuk pertumbuhan ekonomi lokal.
"Artinya, daerah mau atau tidak mau harus berkontribusi untuk menggerakkan dan menahan laju inflasi," kata Fahidin.
"Karena spending power ini atau daya beli kita itu sedang bermasalah di tingkat lokal," lanjut Ketua Fraksi PKB DPRD Bulukumba itu.
Olehnya itu, harus ada pertimbangan agar APBD ini menguatkan pengusaha lokal.
"Saya turun mendengarkan aspirasi masyarakat, pengusaha lokal kita, khususnya kontraktor ya, itu mengalami suatu keputusasaan, akibat kebijakan pemerintah soal konsolidasi tidak tepat," kata Fahidin.
Menurut Fahidin, APBD ini diharapkan bisa menggerakkan pengusaha-pengusaha lokal dalam rangka membantu menumbuhkan ekonomi lokal.
Karena jika seluruh proyek dilakukan dengan mekanisme lelang, maka ini terbuka untuk umum.
Dan faktanya, rata-rata yang memenangkan adalah orang luar Bulukumba.
"Artinya, ada 80 persen APBD kita akan digunakan oleh orang luar daerah. Dan kemungkinan kalau ada 10 sampai 20 persen yang bisa tinggal, karena mereka tidak tinggal di Bulukumba," beber Fahidin.
"Ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar tidak memaksakan kehendaknya dalam rangka menerapkan kebijakan, yang pada dasarnya menurut saya baik, tapi tidak tepat digunakan dalam kondisi pemulihan ini," lanjutnya.
Karena dilain sisi, lanjut Fahidin, ada juga kegiatan yang masih dilakukan dengan penunjukan langsung.
"Artinya boleh dong penunjukan langsung semua, kecuali insfrastruktur laston dan pengadaan barang dan jasa. Ini memperpanjang penderitaan rakyat, terutama pengusaha lokal kita," kata Fahidin. (TribunBulukumba.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi
