Anggaran Diskominfo Makassar Bertambah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Malah Dikurangi

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 Makassar seyogyanya telah dibahas.

Namun, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar memutuskan menunda pembasahan anggaran pokok itu dengan pertimbangan Pemkot Makassar belum siap.

Data diperoleh Tribun, rancangan PPAS APBD 2023 Makassar senilai Rp5,2 triliun.

Mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 5,04 persen atau Rp250,2 miliar lebih dari Rp4,9 triliun anggaran pada 2022.

Nilai diatas tertulis dalam penjelasan umum Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Makassar tentang rancangan PPAS APBD 2023.

Data tersebut juga diuraikan rancangan anggaran untuk 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar.

Dari 51 OPD, sebanyak 18 diantaranya mendapat pemangkasan anggaran.

Baca juga: Realisasi APBD 2022 Makassar Baru 30 Persen, Satpol PP Tertinggi, Ketahanan Pangan Terendah

Tiga diantaranya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar dipangkas Rp48,3 miliar.

Lalu Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar dipangkas menjadi Rp26,4 miliar.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar dipangkas menjadi Rp19,8 miliar.

Plafon anggaran tertinggi ada di Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, yakni senilai Rp1,072 triliun.

Mengalami kenaikan sebesar 7,13 persen atau Rp71 miliar dari tahun 2022.

Disusul Dinas Pekerjaan Umum dengan plafon anggaran Rp959,3 miliar.

Mengalami kenaikan 6,87 persen atau Rp61 miliar dari tahun 2022.

Kemudian Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar senilai Rp587 miliar, bertambah 2,44 persen atau Rp13,9 miliar dari tahun 2022.