Ramai-Ramai Tolak Kenaikan BBM, Hanura Sulsel Tak Bergeming

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar turun berunjuk rasa di beberapa titik, Senin 29 Agustus 2022 kemarin.

Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulsel tak luput dari sasaran pengunjuk rasa.

Bukan hanya mahasiswa dan organisasi aktivis di masyarakat, sejumlah ketua partai di Sulsel juga menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sementara Ketua DPD Hanura Sulsel Amsal Sampetondok tak bergeming dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta penolakan berbagai kalangan.

Menurutnya kenaikan harga BBM bersifat nasional.

Sehingga yang memiliki kewenangan, kata dia, ada pada pusat.

Hanura tingkat daerah, lanjut dia, tidak ingin menanggapi isu yang bersifat nasional.

"Kalau sifat nasional, biar DPP yang komentar, bukan DPD," katanya kepada Tribun-Timur.com, Selasa (30/8/2022).

Sebelumnya Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad mengatakan mencabut subsidi BBM dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar (UUD).

"Pencabutan subsidi BBM bersubsidi adalah tindakan yang bertentangan dengan UUD pasal 33 ayat 2," kata Azhar Arsyad.

UUD pasal 33 ayat 2 menyebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ia berpendapat pencabutan subsidi ini juga bermakna menjauhkan negara dari rakyat.

Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid juga menyebutkan jika harga BBM naik, otomatis akan berpengaruh pada kenaikan harga barang kebutuhan lain.

"Kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi dua hal, pertama biaya angkut dan biaya produksi terutama bahan bakar mesin diskala industri kecil menengah," kata Amri Arsyid.

Sehingga ia mengusulkan kepada pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi.