Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bisa Picu Inflasi 7 Persen di Sulsel
Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat memicu inflasi 7 persen di Sulsel.
Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras ikut menanggapi wacana rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi dapat memicu inflasi di Sulsel.
Hal tersebut akan berdampak pada prioritas barang konsumsi.
Seperti tarif transportasi umum, hingga biaya produksi dan distribusi bahan pokok.
“Rencana kenaikan BBM ini berpotensi memicu inflasi hingga 7 persen. Itu menunjukkan ketidakstabilan keadaan, makanya perlu pembatasan pengeluaran harus dilakukan secara optimal,” katanya.
Ketua Kadin Sulsel itu menilai, daya beli masyarakat belum membaik akibat pandemi corona dalam dua tahun ini.
Oleh karena itu, rencana kenaikan BBM ini diyakini semakin menekankan daya beli masyarakat.
Baca juga: Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Perpanjang Penderitaan Rakyat
“Kalau kenaikan BBM terjadi otomatis akan mempengaruhi harga bahan pokok,” katanya.
Selain itu, saat ini sektor industri, perhubungan, dan transportasi pasti akan sangat merasakan dampaknya.

Dengan demikian imbasnya juga akan terasa ke perhotelan khususnya hunian hotel.
“Saat ini saja dengan tingginya harga tiket pesawat membuat tingkat hunian hotel anjlok,” kata Iwan Aras.
Orang akan jarang bepergian, kegiatan-kegiatan pemerintah akan dibatasi begitupula kebutuhan masyarakat akan menjadi mahal.
“Olehnya itu kami sarankan pemerintah agar mempertimbangkan dulu untuk menetapkan kenaikan BBM sampai kondisi ekonomi benar-benar pulih,” ujarnya.
PPP Tolak Kenaikan Harga BBM
Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara menegaskan partainya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Meneurutnya, pemerintah seharusnya mendengar jeritan masyarakat di tengah situasi pandemi.
“Dari awal kami sudah sampaikan, masyarakat belum 100 persen normal pascapandemi,” ujar Fauzan, Selasa (30/8/2022).
“Pemerintah harus dengar suara rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsi ini,” tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel itu.
Pria kelahiran Makassar 26 tahun lalu itu menyebutkan kenaikan BBM akan berdampak besar bagi masyarakat.
Seperti biaya produksi di segala aspek.
“Selain itu bahan pokok juga akan mengalami kenaikan. Sangat berdampak di sektor ekonomi masyarakat berpenghasilan kecil,” katanya.(*)