Selain Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi, HMI Butta Salewangang Maros Punya 3 Tuntutan Lain

TRIBUN-TIMUR.COM - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Butta Salewangang Maros unjuk rasa di tiga titik sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM subsidi.

Bukan hanya menolak kenaikan harga BBM subsidi HMI Butta Salewangang Maros juga protes dengan tarif dasar listrik dan pemberantasan mafia migas dan tambang.

HMI Butta Salewangang menyebut masalah tersebut harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat hingga daerah.

Aksi tersebut berjalan sekira tiga jam, mulai dari titik aksi yang pertama perempatan Jl Lanto Dg Paasewang,  depan Polres Maros dan depan kantor DPRD.

Demonstran ditemui Kapolres Maros AKBP Awaludin dan Ketua DPRD, Patarai Amir.

Patarai Amir mengatakan, semua tuntutan HMI telah diterima dan akan diserahkan ke Ketua Komisi 7 DPR RI.

"Semua poin tuntutan adik-adik dari HMI Butta Salewangang kami sudah terima. Nantinya kami akan tindaklanjuti," kata Patarai.

Sementara AKBP Awaludin menanggapi soal tuntutan mafia.

Awal berjanji akan mengambil resiko besar meski harus berbenturan dengan oknum tertentu.

"Kami pasti tindaklanjuti," kata Kapolres yang dkenal murah senyum itu.

Jenderal Lapangan Syahdan Husain mengatakan, semua tuntutan mahasiswa telah diterima.

Ia menyebut, Polres Maros akanmengusut tuntas kasus mafia tambang dan minyak.

"Kasus tersebut sudah lama terjadi namun sampai hari ini belum menemukan titik terang," kata dia.

"Begitu juga dengan Anggota DPRD Maros, semoga segera meneruskan poin tuntutan kami untuk kemudian ditindak lanjuti," kata dia.

Aksi unjuk rasa tersebut sempat memanas saat berada di depan Mapolres Maros.

Kejadian tersebut dipicu para peserta aksi berusaha bakar ban bekas namun dihalangi oleh pihak kepolisian.

Adapun poin tuntutan HMI Butta Salewangang yakni:

1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19.

2. Merninta Pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

3. Mendesak Pemerintah dan Aparat Kepolisian untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir khususnya di Kabupaten Maros.

4. Mendesak untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang
bermasalah dalam RKUHP