Tolak Kenaikan BBM
Empat Tuntutan HMI Maros Diterima DPRD Maros, Janji Dibawa ke Jakarta
Massa itu mulai berkumpul di depan DPRD Maros sekitar pukul 16.00 Wita, setelah melontarkan tuntutan di dua lokasi berbeda sebelumnya.
Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Muh. Irham
lihat foto
MAROS, TRIBUN-TIMUR.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Buttasalewangan berhasil masuk ke dalam Kantor DPRD Maros yang mendapat penjagaan ketat dari aparat Polri dan Satpol PP, Senin (29/8/2022).
Setelah aksi mereka ikut turun ke jalan sebagai bentuk penolakan atas isu kenaikan harga BBM.
Massa itu mulai berkumpul di depan DPRD Maros sekitar pukul 16.00 Wita, setelah melontarkan tuntutan di dua lokasi berbeda sebelumnya.
Setiba di lokasi, massa langsung melakukan orasi secara bergantian.
Mereka meminta didengarkan oleh anggota dewan yang ada di gedung DPRD Maros.
Kemudian setelah beberapa menit melakukan orasi mereka berhasil masuk ke ruangan paripurna DPRD.
Ketua Umum HMI cabang Maros, Muhammad Akmal mengatakan, mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat.
“Apalagi saat ini masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi covid-19,” katanya.
Kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.
Ketiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
“Kami juga mendesak pemerintah untuk merevisi pasal pasal RKUHP yang tidak pro rakyat,” ungkapnya.
Tidak hanya memberikan pernyataan sikap, HMI juga turut memaparkan beberapa solusi untuk persoalan energi yang terjadi saat ini. Berikut solusi tersebut.
Pertama, memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
Kedua, membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan.
Ketiga, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
