Bursa Pilpres 2024, Belum Ada Penerus Jusuf Kalla Baru dari Sulsel dalam 9 Kandidat Capres PAN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Partai Amanat Nasional (PAN) di bawah komando Zulkifli Hasan telah mengumumkan sembilan figur bakal calon presiden 2024.

Sembilan nama itu diumumkan Zulkifli Hasan dalam forum rapat kerja nasional di The Ritz Carlton, SCBD, Jakarta Sabtu (27/8/2022) malam.

Dalam sembilan nama jagoan PAN itu, belum ada tokoh dari Sulawesi Selatan.

Dalam sejumlah kesematan, sejumlah akademisi di Kota Makassar mendorong perlunya keterwakilan wilayah dalam bursa kepemimpinan nasional. Akademisi Makassar mendorong ada pelanjut Jusuf Kalla di kepemimpinan nasional.

Tiga dari empat pemilihan presiden terakhir, tokoh Indonesia Timur Jusuf Kalla ikut bersaing dalam kontestasi kepemimpinan nasional.

Jusuf Kalla dua kali terpilih wakil presiden dengan jabatan tidak berturut-turut 2004-2009, dan 2014-2019.

Pada pilpres 2009, Jusuf Kalla yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar pernah maju sebagai calon presiden berpasangan Wiranto.

Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan sembilan kandidat calon presiden atau Capres berdasarkan usulan dari wilayah dalam Rakernas III PAN.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengumumkan langsung kesembilan nama kandidat capres itu dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas III PAN, Sabtu (27/8/2022).

Pertama, usulan nama capres yang menjadi rekomendasi PAN berasal dari partai politik.

Sembilan nama dari berbagai klaster latar belakang itu masing-masing Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Ada pula nama Ketua DPR RI Puan Maharani.

"PAN saat ini sudah berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Koalisi ini harus punya peran dalam kontestasi politik mendatang."

"Semua ketua-ketua partai dalam KIB bisa kita dorong, baik Pak Airlangga dari Partai Golkar, Pak Suharso Monoarfa dari PPP, Ibu Puan Maharani dari PDIP Perjuangan, maupun saya dari PAN," kata Zulhas dalam Rakernas PAN, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022) malam.

Kedua, lanjut Zulhas, rekomendasi capres berasal dari unsur teknokrat yaitu Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kader-kader PAN dari berbagai daerah melihat sosok Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk maju dalam Pilpres 2024," ujar Zulhas.

Yang terakhir yakni klaster kepala daerah. Menurutnya hal itu paling semarak diusulkan dari berbagai daerah.

Nama-nama kepala daerah tersebut antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ada Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa," kata Zulkifli Hasan.

Ketimpangan Pembangunan di Timur

Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Dr Adi Suryadi Culla mengungkapkan ketimpangan kesejahteraan di Kawasan Timur Indonesia selama ini.

Hal itu disampaikan Adi saat dimintai pandangannya tentang bursa dan peluang tokoh Indonesia Timur maju pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang.

Tiga dari empat pemilihan presiden terakhir, tokoh Indonesia Timur Jusuf Kalla ikut bersaing dalam kontestasi kepemimpinan nasional.

Jusuf Kalla dua kali terpilih wakil presiden dengan jabatan tidak berturut-turut 2004-2009, dan 2014-2019.

"Tema yang menarik tetap disorot di tengah wacana politik Pilpres 2024, terkait ketimpangan Kawasan Timur khususnya kesejahteraan," kata Adi saat dihubungi Tribun Timur.

Adi mengatakan, orientasi politik kesejahteraan sebagai dasar untuk memunculkan tuntutan dari kawasan Timur dua tahun menjelang pilpres 2024.

Apalagi dengan ketimpangan yang kasat mata secara ekonomi, infrastruktur, sumberdaya manusia dan perwakilan politik.

"Padahal kawasan timurpun memiliki aset pemimpin yang sudah menasional, dan memiliki reputasi teruji mulai dari jabatan menteri, legislator, hakim, hingga jabatan di lembaga tinggi lainnya, termasuk elite partai politik," katanya.

Adi menilai, politik kesejahteraan belum merata ke kawasan Indonesia Timur. Hal itu merujuk pada data sebaran daerah tertinggal yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Data yang dirilis menunjukkan sebanyak 84 persen daerah tertinggal berada di kawasan Timur. Dari 122 desa tertinggal, 102 diantaranya berada kawasan Timur. Sisanya hanya 20 desa saja ada di Indonesia Barat dan tengah.

"Jadi data ini menjelaskan betapa selama ini hanya janji saja kawasan Timur," kata Adi Culla.

Ia mengatakan, masyarakat di kawasan Indonesia Timur membutuhkan komitmen BPR, Menteri, Presiden untuk pemerataan pembangunan.

Adi cenderung melihat masih sangat timpang pemerataan pembangunan. "Kalau bicara politik kesejahteraan, sangat menyimpang, yang sudah terjadi dari proses pembangunan kita selama ini berkaitan isu kawasan Timur," katanya.

Baginya isu politik kesejahteraan sangat menyimpang di Kawasan Indonesia Timur.

Adi mengatakan, sampai sekarang data yang ada kawasan Timur itu tidak signifikan kalau kita bicara perubahan pembangunan.

Adi berharap ada perpaduan tokoh Indonesia Barat dan tokoh Indonesia Timur dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

"Maka wajar dan realistis jika di tengah tahun politik menjelang 2024, muncul wacana politik terkait usungan figur capres atau pun cawapres," katanya.

Adi melanjutkan, Kawasan Timur pun memiliki sejumlah tokoh yang layak untuk menjadi representasi politis.

Nama-nama itu dinilai merupakan refleksi geliat tuntutan basis geopolitik.

Adapun nama-nama yang dimaksud antara lain mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Nasdem Rachmat Gobel, dan Wakil Ketua Umum DPP Nasdem Ahmad Ali.

Kemudian mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Komjen Syafruddin Kambo, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad.

"Intinya, peta geografi politik atau isu geopolitik bagaimana pun merupakan tuntutan klasik," kata Adi.

Adi melanjutkan, dalam obyektivitas politik dimana pun termasuk di luar Indonesia, malahan isu geografi politik sangat kental karena di dalamnya kita berbicara tentang populasi basis pemilihan.

Menurutnya, selama ini kawasan Timur sebagai basis pemilihan potensial hanya bisa berkontribusi secara numerik di bilik suara. Tidak mampu mempengaruhi arah politik nasional.

"Padahal begitu banyak figur atau tokoh potensial dapat mengisi bursa kontestasi Pilpres. Harapan menjelang Pilpres 2024 mendatang, lahir figur perpaduan geografi politik yang ideal," katanya.(cr2)