Fraksi PKB Desak 8 Proyek Jembatan Mangkrak di Bulukumba Segera Diselesaikan

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Fraksi PKB Bulukumba mendesak pemerintah segera menyelesaikan proyek jembatan mangkrak. 

Itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB Bulukumba Fahidin HDK kepada tribun-timur.com, Minggu (28/8/2022). 

Menurut Fahidin, sedikitnya ada delapan proyek jembatan mangkrak di Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Yakni Jembatan Sungai Bialo di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Jembatan Jalan Cengkeh dan Jemabatan Kalae Sapobonto di Kecamatan Bulukumpa. 

Kemudian Jembatan Desa Bonto Marannu - Bonto Barua di Kecamatan Bontotiro, Jembatan Dusun Kassi Lohe Kecamatan Kajang, Jembatan Bonto Rannu dan Jembatan Mar Salassae, Kecamatan Rilau Ale. 

Dan juga Jembatan Palioi di Kecamatan Kindang. Dari beberapa jembatan itu sudah ada yang memasuki tahap dua dan ada juga yang telah tahap empat. 

Yang paling sering menjadi pembicaraan, kata Fahidin, yakni Jembatan Sungai Bialo. 

"Contoh jembatan Bialo, jembatan ini kemarin hasil tendernya Rp 20 miliar lebih dan itu sudah selesai. Dan mestinya tahun ini sudah dinikmati masyarakat," bebernya. 

Namun apa yang terjadi, lanjut dia, dalam perjalanannya pembangunan jembatan dibatalkan oleh pemda. 

"Karena itu kami di PKB berkali-kali mendesak untuk melanjutkan itu Jembatan Bialo," lanjutnya. 

DPRD lanjut Fahidin, tidak mengetahui dan tidak ada kesepakatan bersama untuk membatalkan proyek itu. 

Karena pemenagannya sudah ada di Februari dan kemudian dibatalkan oleh pemda pada Agustus. 

Itu diketahui setelah kurang lebih empat sampai lima kali pemenang tender hendak mencairkan uang muka tapi ditolak. 

"Ini artinya bahwa kita semua bisa gagal merencanakan suatu program yang hanya untuk menghabisi uang masyarakat," kata Fahidin. 

"Mari kita semua sadar, bahwa jembatan ini adalah jembatan prioritas yang sudah direncanakan pemda dari priode sebelumnya," sambungnya. 

Sehingga tidak ada alasan pemda untuk tidak melanjutkan dan membuat pembangunan jembatan menjadi mangkrak. 

"Karena ini yang dilihat BPK. Mestinya Inspektorat juga membuat suatu rekomendasi, dipublish ke masyarakat, apa alasannya tidak dilanjutkan," jelasnya. 

"Kami di fraksi PKB tentu mendukung anggarannya jika diusulkan pemda. Kita mau tahu kenapa ada rencana kalau hanya dibikin mangkrak," sesal Fahidin. 

Inspektorat juga disebut sudah melakukan review terhadap pembatalan Jembatan Bialo, dan ini meskinya menjadi konsentrasi pemerintah. 

"Ini menurut saya ada yang aneh, namun kita tetap berprasangka baik sehingga kita tetap mendorong agar jembatan Bialo ini dilanjutkan 2023 setelah melalui analisa," pintanya. 

Kemudian perusahaan yang menyetujui pembatalan itu meskinya di blacklist dan tidak boleh lagi bekerja di Indonesia. 

"Ini sangat merugikan kita, buat apa Anda menang kalau tidak mampu kerjakan. Atau sebaliknya, kenapa meski mau ikut skema dan strategi pemerintah untuk tidak mengerjakan itu. Ini mengecewakan sekali," pungkasnya. (*) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi