Partai Politik

Bawaslu Pinrang Temukan 7 Nama Warga yang Dicatut oleh Parpol, Ada Nama Komisioner Bawaslu Soppeng

Fitriani pun merincikan, untuk komisioner Bawaslu Soppeng 1 orang, ASN 1, karyawan honorer 3, masyarakat 1, dan PPPK 1.

Penulis: Nining Angraeni | Editor: Muh. Irham
Tribun Pinrang/Nining Anggraeni
Kantor Bawaslu Pinrang. Bawaslu Pinrang temukan tujuh nama warga yang dicatut oleh parpol saat mendaftar di KPU 

PINRANG, TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pinrang telah menerima tujuh aduan masyarakat terkait pencatutan nama oleh partai politik (parpol).

Hal itu dikatakan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi, Bawaslu Pinrang Andi Fitriani Bakri, Jumat (26/8/2022).

"Sudah ada tujuh orang yang mengadu. Diantaranya masyarakat umum, ASN, PPPK, karyawan honorer bahkan ada komisioner Bawaslu Soppeng," katanya kepada Tribun Timur.

Fitriani pun merincikan, untuk komisioner Bawaslu Soppeng 1 orang, ASN 1, karyawan honorer 3, masyarakat 1, dan PPPK 1.

Dia mengatakan partai yang mencatut nama warga Pinrang tersebut merupakan partai baru.

"Dominan partai baru yang mencatut. Mungkin karena partai baru masih kurang anggotanya. Pencatutan nama ini dapat merugikan masyarakat jika ingin mendaftar sebagai penyelenggara nantinya," katanya

Terkait komisioner Bawaslu Soppeng yang dicatut parpol di Pinrang, Fitriani belum bisa menyebutkan nama parpol tersebut.

"Untuk sementara kami belum bisa menyebutkan nama partainya. Mengingat saat ini masih dalam tahap verifikasi parpol," jelasnya.

"Tapi, kami berharap agar semua partai politik bisa melalui tahap verifikasi ini dengan baik tanpa melanggar peraturan perundangan. Sesuai UU pemilu nomor 7 tahun 2017," sambungnya.

Fitriani juga mengimbau kepada warga agar melapor ke Bawaslu jika namanya tercatut partai dan bisa di cek http://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

"Bagi PNS, TNI Polri dan penyelenggara langsung di TMSkan jika namanya tercatut, jika masyarakat umum di buatkan surat pernyataan dan disarankan ke KPU untuk penghapusan Data kepengurusan Partainya," jelasnya.

Divisi pengawasan Muh Ripah Wardana mengatakan pihaknya juga sudah menyurat ke instansi-instansi untuk melakukan pengecekan.

"Kita sudah menyurat ke instansi, untuk melakukan pengecekan. Jangan sampai namanya tercatut sebagai pengurus partai," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ripah mengatakan bagi warga yang ingin melapor agar ke posko pengaduan di Jalan Gatot Subroto.

"Silahkan lapor jika merasa keberatan namanya dicatut parpol. Posko pengaduan dibuka sampai  29 Agustus," tutupnya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved