Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Diskusi Forum Dosen Tribun Timur

PTS Susah Bersaing, Rektor Unifa Setuju Jalur Mandiri Dihapuskan

Muliyadi Hamid, juga menyinggung saol isu penghapusan jalur mandiri, sebagai salah satu jalan bagi calon mahasiswa baru (maba) untuk masuk ke kampus i

Editor: Saldy Irawan
DOK PRIBADI
Rektor Universitas Fajar (Unifa) saat hadir dalam forum dosen di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (25/8/2022) 

TRIBUN-TIMUR, MAKASSAR - Tribun Timur mengundang beberapa petinggi kampus untuk sama-sama mengurai isu wacana publik dan tata kelola perguruan tinggi di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Sulawesi Selatan, Kamis (25/8/2022).

Lewat forum dosen yang disiarkan langsung lewat kanal Youtube Tribun Timur, Rektor Unifa, Muliyadi Hamid banyak menyampaikan perspektifnya tentan tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Muliyadi Hamid, juga menyinggung saol isu penghapusan jalur mandiri, sebagai salah satu jalan bagi calon mahasiswa baru (maba) untuk masuk ke kampus impiannya.

Bahkan, ia mendukung agar jalur mandiri untuk segara dihapsukan.

"Kalau berbicara penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, kita PTS itu menyambutnya dengan harapan bahwa kedepan jalur mandiri itu tidak ada," katanya.

Sebagai PTS klaster bawah, Muliyadi mengatakan, dirinya kesusahan untuk mengatur tata kelola kampus sebab sedikitnya mahasiswa baru.

"Sebenarnya, setelah 2 tahun pandemi dan pulih, kita berharap adanya rebown dan mulai kembali normal. Tetapi kenyataannya, kondisi semakin parah," katanya.

Kondisi sepi peminat seperti ini membuat Muliyadi beserta pimpinan kampus harus memutar otak.

Dirinya berharap, penerimaan mahasiswa baru setiap kampus seharusnya menyesuaikan dengan subsidi dari pemerintah.

"Saya berharap sebenarnya lebih kepada mengupayakan jumlah mahasiswa baru dinormalkan saja sesuai dengan subsidi dari pemerintah," ujarnya.

Lanjut, ia menambahkan, dari berbagai sisi, PTS selalu di anak tirikan dengan pemerintah.

Buktinya saja, anggaran yang diterima kampus PTS dan PTN masih sangat timpang.

"Tapi saya melihat, apa betul cara pemerintah dengan menyamakan status antara PTN dan PTS dari sisi banyak hal. Sementara faktanya tidak sama, karena alokasi anggaran saja sangat berbeda," tambahnya.

Muliyadi juga menyinggung soal tata kelola perguruan tinggi yang mulai melenceng.

Banyak kebijakan pemerintah yang ia nilai hanya bergantung pada kebutuhan pasar yang liberal.

"Sekarang dibuat klaster klaster perguruan tinggi, saya sebenarnya mau kalau kita lebih baik fokus kepada industrilisasi riset dan ilmu pengetahuan," ujarnya.

"Berubah orintasinya dari input proses berubah menjadi output outcome," tambahnya.

Setidaknya, kata Mulyadi, cara ini bisa mempertahankan eksistensi kampus-kampus dengan status swasta.

 

Laporan Jurnalis Tribun-Timur Muh. Sauki Maulana

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved