Headline Tribun Timur

Kendaraan Penerima BBM Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pihaknya berupaya menjaga agar kebutuhan BBM subsidi masyarakat terpenuhi

PERTAMINA.COM DAN KOMPAS.COM
Ilustrasi SPBU Pertamina - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pihaknya berupaya menjaga agar kebutuhan BBM subsidi masyarakat tetap terpenuhi. Ia menyebut, pemerintah ingin agar BBM bersubsidi tidak dinikmati orang kaya. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pihaknya berupaya menjaga agar kebutuhan BBM subsidi masyarakat tetap terpenuhi.

Ia menyebut, pemerintah ingin agar BBM bersubsidi tidak dinikmati orang kaya.

Karena itulah saat ini pemerintah berupaya membatasi pembelian BBM subsidi khususnya pertalite.

Saat ini pihaknya membahas opsi pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan.

Hanya Arifin enggan memperincinya.

Baca juga: Jika Pemerintah Naikkan Harga Pertalite, Mahasiswa Makassar Takkan Diam!

Ia juga tidak menjelaskan soal rencana pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden termasuk berapa besar kenaikan harganya.

Skema pembatasan pembelian BBM ini justru menuai polemik.

Apalagi, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyatakan, saat ini sudah lebih dari 650.000 kendaraan telah terdaftar sebagai penerima program BBM subsidi.

Menurut Irto, Pertamina mengikuti aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) soal pembatasan pembelian solar subsidi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas RI Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/ KOM/2020 soal pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu menyatakan kuota subsidi kendaraan pribadi roda 4 paling banyak 60 liter per hari.

Kemudian, angkutan umum roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan dan truk 6 paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebut aturan pembatasan pembelian solar ditetapkan pada 2020 silam.

"Kuotanya sendiri sebenarnya sudah diusulkan sesuai dengan jumlah kebutuhan," ujarnya.

Agar tidak menimbulkan keresahan, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono meminta agar tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi, baik solar maupun Pertalite untuk transportasi publik.

HL Tribun Timur Senin (22/8/2022). (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved