Dinas PU Dinilai Lamban Ekseskusi Infrastruktur Lorong Wisata

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Lorong Wisata semakin mendekati deadline.

Tetapi, 46 lorong wisata yang direncanakan akan dilaunching 17 Agustus ini belum memperlihatkan progres signifikan.

Beberapa camat hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah mengeluhkan pekerjaan fisiknya.

Mereka belum bisa mempersiapkan kebutuhan lain jika infrastrukur lorong belum diperbaiki.

Misalnya drainase, serta akses yang lantainya akan digranit.

Seperti disampaikan Camat Rappocini, Syahruddin, progres pembangunan lorong wisata hingga saat ini berjalan namun masih sangat lamban.

Seharusnya sekarang sudah memasuki pengerjaan fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"Yang jadi soal adalah Dinas PU, karena titik berat longwis ada di fisik," ucap Camat Rappocini, Senin (1/8/2022).

Kata Allu-sapaan Syahruddin, ada tiga lorong wisata di Kecamatan Rappocini yang akan dilaunching 17 Agustus ini.

Ia berharap, pekerjaan fisik segera selesai sebelum waktu yang telah disepakati.

Diketahui, penataan lorong wisata dikemas berdasarkan keunggulan atau daya tarik di wilayah masing-masing.

Misalnya, suatu lorong terkenal kulinernya, maka Pemkot Makassar akan fokus untuk menonjolkan keunggulan tersebut dengan pendampingan dari OPD terkait. 

Persiapan yang telah dilakukan sejumlah longwis bervariasi. 

Ada yang progresnya sudah siap untuk dilaunching, namun ada juga yang masih tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Beberapa masyarkat pun mengeluhkan karena menilai longwis ini sebatas perencanaan.

Meski sudah banyak OPD yang turun melihat lorong tersebut namun belum ada perubahan sesuai yang direncakan pemerintah.

"Sampai sekarang tidak ada realisasi, ada yang janji tanaman, cat, perbaikan lorong. Warga bahkan disuruh menggunakan swadaya untuk membeli cat," beber salah seorang warga.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman menjelaskan, Pemkot Makassar sudah mengatur penganggarannya di APBD Pokok 2022 ini. 

Selain itu, Pemkot juga menyiapkan anggaran lorong wisata pada APBD Perubahan. Termasuk 2023 mendatang.

"Anggarannya melekat di OPD masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab terkait lorong wisata," ungkap Helmy. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Muhammad Rheza menegaskan, untuk pengerjaan fisik ada yang melalui mekanisme penunjukan langsung dan ada juga yang harus ditender. 

"Tender ini yang butuh waktu karena harus melalui proses dan prosedural. Tapi insyaa Allah semua berupaya menyelesaikan secepatnya," kata Rheza.

Masalah swadaya masyarakat, lanjutnya, itu sangat diperlukan juga karena akan menunjukkan kemandirian. 

Tidak harus selalu menunggu dari pemerintah, namun sifatnya sukarela.

"Salah satu tujuan longwis kan pemberdayaan masyarakat. Makanya  dibentuk dewan lorong," pungkasnya. (*)