Ni'matullah: Pemerintahan Sulsel Tidak Terencana Tidak Tertib Administrasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hubungan DPRD Sulsel dengan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman 'memanas'.

DPRD Sulsel menolak melanjutkan penandatangan bersama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulsel 2021.

DPRD tidak berterima jika Sudirman tidak hadir bertandatangan. DPRD tidak mau Sekda Abdul Hayat Gani bertanda tangan tanpa adanya surat mandat secara administrasi.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Nimatullah Rahim Bone menyatakan kekecewasannya terhadap gaya pemerintahan Sulsel saat ini.

"Kami sangat kecewa dengan kejadian semalam. Apalagi kami telah melalui semua tahapan dan mekanisme di DPRD," kata Ullah kepada Tribun Timur Kamis (21/7/2022).

Ullah mengatakan, DPRD Sulsel sejatinya sudah sangat siap untuk melakukan persetujuan dan penandatangan LPj.

Kesiapan itu sudah terbangun sejak pembahasan di komisi, lalu ke Banggar dan terakhir disepakati di Rapat Pimpinan.

Politisi Partai Demokrat itu menilai pengelolaan pemerintahan Sulsel tidak terencana dan tidak tertib administrasi.

"Kejadian kemarin itu mempertontonkan kepada kita semua pengelolaan pemerintahan yang tidak terencana dan tidak tertib administrasi," kata Ullah.

Ullah mengatakan, mestinya, agenda persetujuan bersama DPRD tentang LPJ Sulsel tahun 2021 sudah diantisipasi.

Antisipasi harusnya dilakukan sebelum Andi Sudirman Sulaiman berangkat ke Tanah Suci Mekkah.

"Karena itu bukan agenda dadakan. Jadi, baik pak Gub, dan terutama para stafnya dan OPD lalai, serta terkesan tidak anggap hal ini sebagai sesuatu yang penting dalam pengelolaan pemerintahan di Sulsel," katanya.

Sejauh ini pilihan Pemprov Sulsel adalah menerbitkan peraturan gubernur sebagai perganti peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulsel 2021.

"Memang hanya itu cara yang tersedia," kata Ullah.(cr2)