Ketua DPRD Toraja Utara Marah Besar Saat Rapat RDPU Relokasi Pasar Sore
Pedagang menolak direlokasi ke tempat yang ditentukan pemerintah di pasar pagi dan pasar Bolu.
Penulis: Ricdwan Abbas | Editor: Saldy Irawan
TRIBUNTORAJA.COM,RANTEPAO - Relokasi pasar sore Rantepao, Toraja Utara, untuk pembangunan alun-alun kota dan perpustakaan, berbuntut panjang.
Pedagang menolak direlokasi ke tempat yang ditentukan pemerintah di pasar pagi dan pasar Bolu.
Mereka menilai, dua tempat itu tidak layak dan sepi pembeli.
Sekaitan dengan itu, digelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan hari ini, Kamis (21/7/2022).
Namun, RDPU tak juga membuahkan hasil.
Sebab, Lembaga Eksekutif, perwakilan pemerintah tak mampu memberikan solusi.
Eksekutif kembali menawarkan lokasi yang sudah ditolak para pedagang.
"Khusus tempat pasar (relokasi), Bapenda cuma punya dua tempat, di pasar Bolu dan pasar pagi," kata Kepala Dinas Bapenda Toraja Utara, Paris Salu.
"Saat ini, cuma itu solusi yang kami tawarkan," Paris menambahkan.
Meski begitu, pemerintah menegaskan, pembangunan perpustakaan dan alun-alun kota secepatnya dilaksanakan.
Hal itu membuat Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama naik pitam.
Kata dia, tidak ada pembongkaran sebelum pedagang mendapatkan tempat yang layak.
"Coba saja Eksekutif bongkar kalau berani," ujarnya.
"Lembaga yang bertanda tangan ini. Kalau Eksekutif berani, pelecehan lembaga namanya," ujarnya.
Nober menjelaskan, pedagang tidak menolak direlokasi.
Hanya saja, harus disiapkan tempat yang berpotensi terjadinya transaksi jual beli.
"Pedagang ini kooperatif, mereka tidak menolak relokasi. Hanya saja tempatkan mereka di tempat yang layak," katanya.
"Kalau pasar Bolu, pengalaman kemarin eks pertokoan direlokasi kesana. Hasilnya, kita tahu sendiri seperti apa," Nober menambahkan.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
Kata dia, pemerintah jangan mengesampingkan kepentingan masyarakat.
"Saya tanya, mana yang lebih penting, kepentingan pedagang yang sedang krusial ini atau hal-hal lain," katanya.
"Mereka yang bertanggungjawab dalam hal ini. Kepentingan masyarakat alasan utama kenapa pemerintah dibentuk," Nober menambahkan.(*)