Interdependensi Ekonomi dan Politik

Oleh: Ilyas Alimuddin
Dosen Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FEB UHO
Alumni Pasca Sarjana EPP Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Sampai pertengahan bulan Juli tahun 2022, ada begitu banyak peristiwa yang menjadi pusat perhatian secara global.

Misalnya Perdana Menteri Inggris, Borris Johnson yang “dipaksa” mengundurkan diri dari jabatannya.

Kemudian kisah pilu di Negeri Sakura, Jepang, dimana Mantan PM Shinzo Abe mati tertembak.

Termasuk pula peristiwa demonstrasi Srilangka yang memaksa sang Presiden Gotabaya Radjapaksa mundur dan kabur meninggalkan negerinya.

Sebelumnya sang kakak, Mahinda Rajapksa yang menjabat sebagai Perdana Menteri, terlebih dahulu mengundurkan diri.

Peristiwa-peristiwa tersebut semestinya menjadi pelajaran berharga, khususnya bagi mereka yang diberi amanah jabatan.

Untuk tulisan kali ini, penulis ingin fokus mendedahkan pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang terjadi di Srilangka.

Lebih khusus pada bagaimana keterkaitan antara ekonomi dan politik.

Krisis politik yang terjadi di Srilangka, pemantik utamanya adalah problem ekonomi yang mendera negara tersebut.

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa betapa kuatnya interdependensi antara ekonomi politik.

Dua aspek yang sangat fundamental menentukan arah kehidupan sebuah negara.

Stabilitas politik mustahil tercipta tanpa ada jaminan stabilitas ekonomi.

Begitupula sebaliknya stabilitas ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa ada garansi kondusivitas politik.

Hubungannya selaksa dua sisi mata uang yang tak mungkin terpisahkan dan saling mempengaruhi.

Kondisi masyarakat terlalu lama hidup dalam himpitan ekonomi, terjerat oleh susahnya mencari kerja, tertekan oleh sulitnya memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari adalah katalis aksi rakyat Srilangka yang mengguncang hegemoni kuasa dinasti politik Rajapaksa.

Krisis politik yang disebabkan oleh krisis ekonomi bukanlah hal baru.

Sejarah panjang kehidupan umat manusia telah mencatat fenomena tersebut. Termasuk di Indonesia.

Dalam lintasan sejarah semenjak republik ini merdeka tahun 1945, sudah dua kali terjadi pergantian rezim yang disebabkan oleh problem ekonomi.

Pertama Orde Lama jatuh dan digantikan oleh Orde Baru kemudian yang kedua adalah saat Orde Baru pun harus berakhir, digantikan oleh Reformasi.

Dua peristiwa sejarah tersebut, sudah lebih dari cukup untuk menjadi pelajaran bagi republik ini dalam meniti kehidupan sebagai sebuah bangsa.

Apa yang terjadi di Srilangka bisa jadi mereka belajar dari negeri ini bahwa bukanlah sesuatu yang imposible menggulingkan rezim politik yang begitu digdaya.

Hegemoni Presiden Rajapaksa di Srilangka dan Presiden Soeharto di Indonesia akhirnya berakhir juga, dengan cara dan alasan yang sama pula.

Mencermati kejadian di Srilangka, memunculka dua pertanyaan di benak masyarakat.

Setidaknya hal tersebut dapat dikonfirmasi dari obrolan diberbagai media, termasuk media sosial.

Pertanyaan tersebut adalah apa yang menyebabkan krisis Srilangka? Dan apakah krisis Srilangka menjalar ke Indonesia?

Jawaban pertanyaan pertama adalah krisis ekonomi Srilangka bermula dari gagalnya negara tersebut membayar utangnya yang nilainya lebih dari Rp. 700, triliun.

Sebagaimana diketahui Srilangka yang menggantungkan ekonominya pada pariwisata, mendapatkan pukulan telak karena pandemi covid 19.

Seretnya pariwisata memberi dampak bagi ekonomi Srilangka.

Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan.

Dengan kondisi tersebut bagaimana mungkin bisa bayar utang? Makan saja susah.

Pun siapapula yang mau memberi tambahan utang, kalau utang yang lama saja belum dibayar.

Belum lagi Srilangka termasuk negara yang sangat tergantung terhadap impor, seperti makanan dan BBM.

Membuat masalah semakin runyam.

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua mesti melihat dengan fair dan proporsionl segala aspek.

Misalnya bagaimana data-data makro ekonomi Indonesia.

Pertama dari sisi utang, dibanding Srlangka jumlah utang Indonesia memang lebih banyak.

Namun, dari sisi kemampuan membayar utang, Indonesia masih jauh lebih bagus. Artinya Indonesia masih mampu membayar utangnya.

Kedua dari sisi inflasi. Indonesia juga masih lebih bagus dibanding Srilangka yang tingkat inflasinya lebih dari 50 persen.

Ketiga kinerja perdagangan luar negeri.

Saat ini Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan.

Meski pandemi kinerja ekspor bisa ditingkatkan.

Keempat adalah pertumbuhan ekonomi yang positif di kuartal pertama tahun 2022.

Capaian-capaian positif di sisi makro ekonomi adalah modal besar yang bisa digunakan oleh negeri.

Capaian positif ini juga membuat kita optimis dan memprediksi bahwa negeri mampu menghalau ekses negatif dari krisis Srilangka.

Namun demikian, negeri ini tetap harus waspada dan jangan sampai menjadi jumawa.

Mengingat bahwa persoalan krisis ekonomi adalah sesuatu yang sangat kompleks dan dinamis.

Bisa cepat berubah dalam waktu yang singkat dan disebabkanoleh variabel yang mungkin disepelekan.

Krisis moneter 1998 bisa menjadi pelajaran bagi negeri ini.

Pada masa pra krisis banyak ekonom dalam dan luar negeri, termasuk pula lembaga-lembaga internasional yang memuji ekonomi Indonesia.

Namun, apa yang terjadi kemudian, ternyata puja-puji, prediksi tersebut justru meleset.

Begitupun dengan krisis finansial global 2008 yang bermula di negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Sektor perumahan yang sebelumnya tumbuh sangat mengesangkan justru dalam waktu singkat menjadi buble economic yang meletupkan krisis finansial global, yang imbasnya juga dirasaka oleh negeri ini.

Belum lagi, saat ini kondisi gepolitik dan dinamik ekonomi global yang belum stabil. Konflik Rusia-Ukraina belum usai.

Harga energi dan pangan yang masih tinggi. Serta kebijakan AS yang menaikan suku bunga sebesar 75 basis poin.

Kondisi-kondisi eksternal tersebut bisa sangat berpengaruh kondisi internal negeri ini.

Olehnya itu pemerintah beserta seluruh komponen bangsa harus jeli dan tetap waspada serta responsif dengan kebijakan yang cepat dan tepat. (*)