2 Hari Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Pemprov Sulsel dan Kota Parepare

Rapat Harmonisasi dihadiri Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulsel Andi Haris, Jajaran Pemprov Sulsel dan Parepare serta Perancang dan analis hukum

Editor: Waode Nurmin
Dokumentasi
Selama dua hari mulai 12-13 Juli 2022, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Kota Parepare. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Selama dua hari mulai 12-13 Juli 2022, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kemenkumham Sulsel) melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan dan Kota Parepare.

Adapun Ranperda dimaksud yakni Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 dari Pemprov Sulsel dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Kota Parepare.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadiv Yankum HAM), Nur Ichwan yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak berharap Kepada para Perancang Peraturan Perundang - Undangan Kanwil Sulsel agar dapat menyelesaiakan harmonisasi terhadap kedua ranperda tersebut dengan cepat dan tepat agar nantinya menghasilkan perda yang berkualitas.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulsel, Marwan Mansur senada dengan harapan Kadiv Yankum agar Ranperda ini dapat diselesaikan dalam minggu ini.

Dikarenakan berdasarkan aturan, ranperda tersebut sudah harus ditetapkan menjadi perda pada bulan ke tujuh dari pelaksanaan APBD.

Marwan juga berharap agar ada penyempurnaan terhadap ranperda ini dari perancang Kanwil Sulsel.

Selanjutnya Sekretaris Bappeda Kota Parepare berharap adanya masukan dan perbaikan terhadap ranperda dimaksud dari perancang Kanwil Sulsel.

Rapat Harmonisasi dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan secara teknis dari masing-masing perancang Peraturan Perundangan - Undangan Kanwil Sulsel terhadap kedua Ranperda tersebut.

Juga ditanggapi terkait penyusunan ranperda yang harus berpedoman pada Undang - Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 12 tentang pembentukan peraturan Perundang - Undangan.

Hadir dalam rapat Harmonisasi tersebut yakni, Kepala Bidang Hukum Kemenkumham Sulsel Andi Haris, Jajaran Pemprov Sulsel dan Kota Parepare serta Perancang dan analis hukum Kanwil Sulsel.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved