Wali Kota Makassar Danny Pomanto Presentase Anak Lorong di Australia

TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, dijadwalkan terbang ke Negeri Kangguru, Selasa (5/7/2022) hari ini.

Danny Pomanto memboyong tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yaitu Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman, Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Roem dan Kepala Dinas Kebudayaan Andi Herfida Attas.

Ikut pula Kepala Bagian Kerjasama Ismawaty Nur serta Ketua Dekranasda Makassar Indira Jusuf Ismail serta sekitar 25 penari dan pemusik yang akan mementaskan tarian Makassar di Centuries of Friendship, Sydney Conservatorium Music.

Rombongan dijadwalkan kembali ke Makassar pada 13 Juli.

Kepala Dinas Pariwisata Makassar, Muhammad Roem, mengatakan agenda ini merupakan kunjungan resmi untuk memenuhi undangan sekaligus melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat Australia.

Proses perizinan sudah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri), Sekretariat Negara hingga Kementerian Luar Negeri.

"Jadi ini resmi, sudah ditahu oleh pemerintah pusat dan agenda ini akan berlangsung di Sydney, Melbourne dan Gold Coast,” ujar Roem.

Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman menjelaskan agenda pertama wali kota di Australia, Kamis (7/6/2022), adalah memberikan kuliah umum di Monash University Melbourne.

“Ini adalah tindaklanjut dari kerjasama yang telah digagas sebelumnya dengan Monas University, yakni program Revitalising Informal Settlements and their Environment (RISE),” ujar Helmy.

Danny menjadi pembicara terkait kerjasama revitalisasi dan permukiman informa dan lingkungannya.

"Perdana Menteri Australia sudah berkunjung ke lokasi RISE yang ada di Makassar. Kerjasama ini sudah berlangsung beberapa tahun, ada program penataan kawasan kumuh di Makassar yang dipelopori oleh pihak RISE," tuturnya.

Untuk kerjasama penataan kawasan kumuh di Makassar, dari 30 titik yang diusulkan 12 diantaranya layak untuk dilakukan penataan.

Total anggaran yang digelontorkan untuk program kerjasama ini sebesar Rp36 miliar dan dibiayai sepenuhnya oleh Departemen Keuangan dan Perdagangan Australia.

"Oleh karena itu pak wali diundang kesana untuk menyampaikan sejauh mana progresnya karena ini sudah beberapa tahun berjalan," terangnya.