Rekam Jejak Ibnu Khajar Bos ACT Gaji Rp100 Juta Sebulan Dituding Biayai Terorisme, Karier Melejit

TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak Ibnu Khajar, Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT bergaji Rp 100 juta per bulan. 

Sosok Ibnu Khajar menjadi sorotan setelah ACT diduga biayai aksi teroris hingga melakukan pemotongan donasi 13,7 persen atau setara Rp71 miliar.

Lembaga filantropi yang dipimpin Presiden ACT tersebut kini menuai kontroversi hingga Ibnu Khaja 'sibuk' mengklarikasi tudingan-tudingan itu.

Lembaga amal tersebut dituding memberikan gaji fantastis hingga Rp 250 juta ke para petinggi serta fasilitas mewah.

ACT juga dituding ikut mendanai kegiatan terorisme. 

Menanggapi tudingan ini, Ibnu Khajar membenarkan bahwa lembaganya sempat memberikan gaji petinggi ACT khususnya jabatan presiden hingga Rp 250 juta per bulan.

Ia mengatakan besaran gaji tersebut diberikan pada awal tahun lalu tetapi tidak secara permanen.

"Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen," jelasnya.

Hanya saja, jelas Ibnu, kebijakan gaji sebesar itu tidak bertahan lama lantaran besaran donasi yang masuk ke ACT menurun.

Sehingga, imbuhnya, pemotongan gaji pun diberlakukan tidak hanya kepada pimpinan tapi juga karyawan ACT.

Ia menjelaskan penurunan donasi terjadi pada September 2021.

"September 2021 soal kondisi filantropi menurun secara signifikan sehingga kami meminta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji karyawan," tandasnya.

Lebih lanjut, Ibnu yang saat ini menjabat sebagai presiden ACT mengaku tidak memperoleh gaji seperti yang diberitakan.

Dirinya mengatakan memperoleh gaji tidak lebih dari Rp 100 juta.

Menurutnya, gaji sebesar itu cukup untuk memimpin lembaga ACT.

Ibnu juga membantah telah memberikan fasilitas mobil mewah untuk petinggi lembaganya. 

Menurutnya, Toyota Alphard hingga Pajero dibeli untuk memuliakan tamu.

“Tamu dari bandara untuk jemput mereka. Kendaraan ini lebih maksimal untuk membantu masyarakat,” ujarnya menambahkan.

Sedangkan untuk Pajero Sport, sambung dia, digunakan untuk operasional ACT yang dilakukan untuk kegiatan di daerah-daerah serta menunjang tugasnya di lapangan.

Sedangkan untuk pimpinan lembaga di level presidium, Ibnu mengungkap bahwa mobil yang digunakan berjenis Inova.

Namun, sambung dia, kendaraan itu berjenis lama sekaligus juga mobil sewaan.

Adapun untuk level vice presiden, lanjut Ibnu, kendaraan yang digunakan berjenis Avanza hingga Xpander. Kendaraan itu pun disebut juga disewa oleh ACT dari sebuah vendor.

“Sebelumnya level ini kendaraan ini, kami sampaikan sejak 11 Januari kami menurunkan fasilitas operasional kami, sejak Januari kejadian itu kami kurangi habis operasional sehingga dana fokus ke lembaga.”

“Sejak 11 Januari, semua kendaraan sudah kami jual untuk menutupi kewajiban lembaga. Kemarin diberitakan, Juli awal sudah tidak ada kendaraannya karena kendaraan dijual awal Februari,” kata Ibnu.

Ibnu Khajar juga membantah soal lembaganya disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme.

"Dana yang mana? Kami ingin sampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris," kata Ibnu saat konferensi pers di Kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

Ibnu mengatakan, pihaknya bingung terhadap temuan tersebut lantaran dalam beberapa program ACT selalu mengundang gubernur hingga menteri.

"Setiap program kami lakukan setiap undang entitas apakah gubernur, bupati, atau menteri hadir atau bantuan pangan yang seribu ton itu dilakukan di depan Mabes TNI, kita gunakan kerjasama waktu itu dengan Pangdam Jaya untuk distribusi bantuan dengan bagus," ujarnya.

Ibnu juga mengakui pernah memberikan bantuan kepada korban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Ia menyebut, bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan karena korban perang.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya telah mencurigai adanya transaksi mencurigakan di lembaga amal ACT.

Tak hanya dipakai kepentingan pribadi, akan tetapi adanya indikasi penyaluran kegiatan terorisme.

 "Transaksi yang kami proses mengindikasikan demikian. Indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," kata Ivan saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022).

Ivan menuturkan bahwa laporan hasil analisis juga telah dikeluarkan PPATK sejak lama. Adapun laporan itu juga telah diteruskan kepada penegak hukum yaitu Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Sudah kami serahkan hasil analisisnya kepada aparat penegak hukum sejak lama. Ya, Densus dan BNPT," jelas Ivan.

Ivan menambahkan bahwa laporan hasil analisis itu harus dilakukan proses pendalaman terlebih dahulu. Karena itu, aparat penegak hukum diminta segera melakukan pengusutan.

"Namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait," ucapnya.

Profil dan Biodata Ibnu Khajar

Ibnu Khajar mulai menjadi salah satu sosok penting di ACT sejak tahun 2019.

Pada tahun tersebut, Ibnu Khajar menduduki jabatan sebagai Presiden ACT menggantikan pendiri ACT, yakni Ahyudin.

Ibnu Khajar mengenyam pendikan S-2 di Universitas Bina Nusantara (Binus).

Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, itu kuliah S-2 di Binus dengan mengambil jurusan Information Technology (IT).

Ibnu Khajar mengawali kariernya dengan bekerja di Community Development Consultant (CDC).

Ia mulai bekerja di sana pada tahun 1997.

Pada tahun 2011, Ibnu mulai berkiprah di ACT.

Pada tahun 2012, Ibnu Khajar sudah menduduki jabatan penting di ACT.

Kala itu, ia sudah menjadi Vice President ACT atau Wakil Presiden ACT.

Bertahun-bertahun berkutat di ACT, Ibnu kemudian dipercayai untuk menjabat sebagai Presiden ACT.

Dia menjadi Presiden ACT menggantikan Ahyudin pada tahun 2019.

Selain berkiprah di ACT, Ibnu juga pernah berkarier di lembaga donasi serupa seperti Global Wakaf Corporation (2017-saat ini) dan Global Qurban (2012-2017).

Dalam kedua organisasi tersebut, ia menjabat sebagai Marketing Director.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden ACT Akui Soal Gaji Rp 250 Juta, Kini Tak Sampai Rp 100 Juta karena Donasi yang Masuk Turun